Indeks Hukum Indonesia 2017 Berkategori “Cukup”

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Indonesia Legal Roundtable melalui surveinya menyatakan bahwa indeks hukum Indonesia tahun 2017 dalam kategori “cukup” dengan skor 5,85.
“Predikat yang dapat diberikan kepada negara dalam ketaatan pemerintah terhadap hukum adalah ‘cukup’. Belum terlalu baik,” kata peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Indra Lesmana saat meluncurkan buku Indeks Negara Hukum Indonesia 2017 di Jakarta, Rabu.
Namun, menurut dia, Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) tahun 2017 mengalami kenaikan 0,54 poin dibandingkan dengan nilai tahun 2016 dengan nilai 5,31.
Penilaian itu berdasarkan skala 0-10. Skor 0-2,5 masuk kategori sangat buruk, 2,6-5 buruk, 5,1-7.0 cukup dan 7,1-10 baik.
Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei para ahli yang berlatar belakang akademisi, praktisi hukum dan aktivis masyarakat serta ditambah dengan data administratif yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan pemerintah daerah.
“Terdapat 120 orang ahli yang menjadi sumber penilaian ini yang tersebar dari 20 provinsi yang menjadi lokasi pemilihan survei.
“Sedangkan data administratif diambil dari laporan tahunan MA, laporan tahunan MK, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dan lain-lain,” ujarnya.
ILR menggunakan lima prinsip untuk melihat indeks negara hukum. Prinsip pertama adalah ketaatan pemerintah terhadap hukum yang mendapat nilai 1,49. Angka itu naik 0,08 persen ketimbang tahun 2016 sebesar 1,41.

    Legalitas formal yang menjadi prinsip kedua juga mengalami kenaikan sebesar 0,04 ketimbang tahun lalu. IRL mencatat indeks prinsip ini sebesar 0,62 di tahun 2017.
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan nilai 1,68, naik sebesar 0,22 dibanding 2016. Prinsip keempat yaitu akses terhadap keadilan juga meningkat sebesar 0,13 pada tahun ini menjadi 0,95.
Sedangkan prinsip terakhir adalah hak asasi manusia. Indra menyebut indeks hak asas manusia naik menjadi 1,13 dibanding tahun sebelumnya 1,06.
“Jadi indeks negara hukum Indonesia 2017 adalah 5,85, mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan sekitar 0,54, ketimbang 2016 sebesar 5,31,” kata Indra.
Meski mengalami peningkatan, Indra mengaku masih banyak catatan dalam penerapan hukum. Indra mencontohkan dalam prinsip ketaatan pemerintah terhadap hukum.
Indra menyebut masih ada catatan diskriminasi penegakan hukum.
Dia mencontohkan kasus penistaan agama yang dialami mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kasus korupsi mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan konten pornografi Rizieq Shihab.
“Yang paling menjadi sorotan bidang pertanahan dan lingkungan hidup, seperti reklamasi, pembangunan bandara Kulonprogo dan pembangunan pabrik semen di Rembang,” kata Indra.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + twenty =