Indonesia Perjuangkan Hak Ketenagakerjaan Pelaut Korban Sandera

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Buruh Internasional (International Labour Conference/ILC) memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan bagi para pelaut yang menjadi korban sandera bajak laut.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pemerintah Indonesia secara tegas mendukung pengesahan amandemen Konvensi Pekerja Maritim (Maritime Labour Convention/MLC) yang mengatur mengenai jaminan hak-hak keuangan bagi pelaut yang menjadi korban sandera bajak laut atau perampokan di laut.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, sesaat setelah proses pemungutan suara pengesahan amandemen MLC yang berlangsung di sela-sela sesi ke-106 ILC di Jenewa, Swiss.
“Melalui amandemen MLC ini, maka perjanjian kerja antara pelaut dan pemilik kapal tidak berhenti atau tidak dapat dapat dihentikan pada saat pelaut mengalami penyanderaan oleh bajak laut,” kata Menaker RI Hanif Dhakiri.
Dengan demikian, lanjut Hanif, upah dan hak-hak keuangan pelaut lainnya yang telah diatur dalam perjanjian kerja akan tetap dibayarkan.
Dia menjelaskan bahwa dalam amandemen MLC tersebut, pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi MLC diberikan keringanan beban administratif untuk dapat secara fleksibel mengimplementasikan amandemen tersebut sesuai peraturan nasional masing-masing.
Menaker RI menyampaikan bahwa amandemen MLC juga memuat jaminan repatrisasi bagi pelaut yang menjadi korban penyanderaan bajak laut atau perampokan di laut.

Namun, hak repatriasi tersebut akan hilang apabila pelaut tidak mengajukan klaim dalam durasi waktu tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasional atau Perjanjian Kerja Bersama.
“Meskipun sejauh ini jumlah pelaut Indonesia yang menjadi korban penyanderaan bajak laut relatif kecil, amandemen MLC ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penyedia terbesar pelaut di dunia,” ujar Hanif.
“Apalagi selama ini, mekanisme repatriasi MLC hanya sebatas pada repatriasi normal, bukan dalam situasi pelaut menjadi korban penyanderaan bajak laut,” lanjutnya.
Amandemen Konvensi Pekerja Maritim merupakan usulan kelompok pelaut dan hasil negosiasi wakil pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia, dengan wakil kelompok pelaut dan pemilik kapal yang tergabung dalam Special Tripartite Committee (STC) MLC.
Negosiasi itu berlangsung di Kantor Organisasi Buruh Internasional (ILO) Jenewa, Swiss, pada 23-27 April 2018.
“Elemen-elemen dalam amandemen merupakan hasil kompromi ketiga pihak guna memastikan amandemen tersebut tidak memberikan beban tambahan, baik bagi pemilik kapal maupun pemerintah,” jelas Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.
Sejauh ini MLC telah mengalami dua kali amandemen. Amandemen MLC pada 2014 mengatur mengenai jaminan keuangan  bagi pelaut yang mengalami penelantaran serta kompensasi bagi pelaut yang meninggal dan mengalami cacat jangka panjang karena sakit, cedera, dan kecelakaan.         Sementara amandemen MLC pada 2016 mengatur mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan guna menghapuskan pelecehan dan perundungan (bullying) di kapal.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (MLC) melalui Undang-Undang No.15 tahun 2016 yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2016. Menaker RI kemudian secara resmi menyampaikan instrument ratifikasi MLC kepada Direktur Jenderal ILO pada 12 Juni 2017.(anjas)

Leave a Reply