Jaksa Belum Menentukan Langkah Terkait Banding Sekaroh

    Mataram, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, belum menentukan langkah selanjutnya terkait putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membebaskan lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan kelompok hutan lindung Sekaroh.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Timur Iwan Gustiawan yang dihubungi dari Mataram, Kamis, mengatakan langkah selanjutnya akan ditentukan setelah pihaknya menerima salinan amar putusan banding yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Mataram pada Senin (16/4) lalu.
“Saat kita terima salinan putusannya, baru bisa menentukan sikap, pastinya akan kita pelajari dulu,” kata Iwan Gustiawan.
Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram Fathur Rauzi yang ditemui pada Selasa (17/4) mengatakan bahwa salinan putusan banding yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Mataram sudah sampai ke tangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menyidangkan perkara banding yang diajukan lima terdakwa sertifikat Sekaroh, telah menyatakan bebas dari seluruh dakwaan.
Majelis hakim yang dipimpin Zainudin dengan anggota I Dewa Made Alit Darma dan Sutrisno menyatakan  lima terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair, subsidair, maupun dakwaan lebih subsidairnya.
Begitu juga dengan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkaranya, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi dan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, majelis hakim menyatakan seluruhnya batal demi hukum.

     Karena itu, putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram dengan nomor 32/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mtr, pada tanggal 5 Desember 2017, telah dinyatakan gugur oleh Pengadilan Tinggi Mataram.
Dengan keputusannya, majelis hakim juga turut memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota.
Lima terdakwa yang perkaranya dirangkum dalam satu berkas adalah mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur. Terdakwa tersebut adalah Jamaluddin, mantan Kasi Hak Atas Tanah BPN Lombok Timur, kemudian Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah BPN Lombok Timur.
Selanjutnya mantan Kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan Tanah BPN Lombok Timur Muhammad Naim, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lombok Timur Fathul Irfan dan Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lombok Timur.
Sebelumnya, pada 5 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram menyatakan kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP.
Berdasarkan keputusannya yang merujuk pada dakwaan subsidair tersebut, kelima terdakwa dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan saat merangkap dalam jabatan fungsional sebagai panitia A pemeriksaan tanah di BPN Lombok Timur.
Dalam status jabatan di kepanitiaan A,ke lima terdakwa terlibat dalam penerbitan 31 SHM di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK-15) dalam periode tahun 2000, 2001 dan 2002.
Karena itu, berdasarkan fakta persidangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram yang dipimpin Albertus Husada menjatuhkan pidana kepada lima terdakwa selama satu tahun dan enam bulan penjara, dengan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider empat bulan kurungan.(anjas)

Leave a Reply