Jokowi: RUU ‘Warisan’ DPR Sebelumnya Tidak Dibahas Lagi Dari Awal

Jakarta, jurnalsumatra.com – Presiden Joko Widodo mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh anggota DPR sebelumnya dalam suatu periode seharusnya dapat dilanjutkan oleh periode berikutnya tanpa harus memulai dari awal kembali.

  “RUU yang belum selesai di periode sebelumnya, seharusnya kan bisa ‘carry over’ secara otomatis pada DPR periode berikutnya,” kata Jokowi saat pidato acara pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Senin.

  Kepala Negara mengakui bahwa secara regulasi “carry over” tersebut belum bisa dilakukan, namun harus bisa dilakukan karena yang bertanggung jawab adalah lembaganya, sehingga bisa diteruskan di periode yang selanjutnya agar kita tidak kehilangan waktu.

  “Mohon maaf, ini mengingatkan saja kepada kita semuanya agar kita ini bisa bekerja lebih cepat karena tadi yang saya sampaikan,” katanya.

  Menurut Jokowi, sekarang ini fleksibilitas, kecepatan memutuskan, dan kecepatan bertindak itu sangat menentukan berjalan atau tidaknya lompatan-lompatan yang akan dilakukan oleh Indonesia. Untuk itu, Presiden mengajak para anggota legislatif untuk bekerja menghadapi tantangan-tantangan yang sudah tak sama dengan masa lalu.

  “Perlu saya sampaikan, kita sekarang ini butuh deregulasi besar-besaran. Penyederhanaan dan konsistensi di dalam membuat regulasi yang orientasinya semuanya harus hasil. Output, outcome, orientasinya ke sana semuanya. Jangan sampai kita ini masih seperti dulu-dulu,” katanya.

  Jokowi dalam kesempatan ini juga mengatakan bahwa target dalam membuat undang-undang sebanyak-banyaknya dinilainya sudah tidak relevan.

  “Menurut saya, membuat undang-undang enggak usah banyak-banyak, tetapi yang dibutuhkan rakyat, dan itu memberikan fleksibilitas yang cepat terhadap eksekutif dalam bekerja,” katanya.

  Presiden mengatakan dirinya tidak ingin sebuah regulasi yang kaku dan rumit karena akan menyibukkan dan mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha.

  “Oleh sebab itu saya mengajak kepada bapak ibu yang terhormat, yang mulia anggota DPR, DPD, agar regulasi yang tidak konsisten, regulasi yang banyak tumpang tindih antara satu dengan lainnya, kita selaraskan bersama-sama, kita sederhanakan bersama-sama,” ujarnya.(anjas)