Kades Air Balui Acuhkan Kebakaran Lahan Gambut

Muba, Sumsel, jurnalsumatra.com – Ketidak hadiran Sarminto kepala desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sewaktu kebakaran belasan hektar lahan gambut ditrasmigrasi SP 2 desa Air Balui, Kamis (20/9/2018) membuat tiga pimpinan Tripika dan petugas pemadam Kebarakan Hutan dan Lahan (Karhutla) Kecamatan Sanga Desa geram.

“Benar-benar keterlaluan kades itu, saat tim akan menuju lokasi terjadinya Karhutla, kami telah beberapa mencoba menghubungi kades melalui via hendpone, tetapi tidak diangkat. Sehingga tidak ada pihak pemerintah desa membantu pemadaman api dalam kebakaran lahan gambut tersebut.

Padahal masalah ini, bukan hanya kewajiban dari pihak BPBD kepolisian, TNI atau kecamatan saja, tetapi ini adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk kepala desa atau  unsure pemerintah.”Sesal tim pemadam Karhutla Kecamatan Sanga Desa saat dibincangi wartawan, Jum’at (21/9/2018)

Sementara Kepala Desa Air Balui, Herminto Spd ketika diwawancara wartawan melalui via hendpone membantah bahkan Herminto beralasan ketidakhadirannya kelokasi Karhutla karena masih ada pekerjaan dinas.

“Saya tidak turun ke lokasi kebakaran itu, karena aku lagi ke sekayu, dipanggil oleh inspektorat prihal lahan diambil perusahaan diseberang desa Air Balui. Disitu ada BPD kami, mungkin mereka (tim red) saja tidak kenal,” Kata dia.

Tapi menurut, perangkat desa dan salah seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, saat Tripika dan tim pemadam Karhutla memadamkan api dilokasi kebakaran, Herminto (kades) sedang berada didesa.

“Setahu kami, Rabu (19/9/2018) kades pergi ke-sekayu. kalau hari kamis tanggal (20/9) kades berada didesa. Bohong kalau kades mengaku pergi ke sekayu dipanggil Insvektorat hari kamis,” Ujarnya.

Terpisah, ketika dimintai tanggapan oleh wartawan mengenai permasalahan itu, camat Sanga Desa Suganda AP. Msi berjanji akan menegur dan memberi peringatan terhadap Kades Air Balui.”akan segera kita tegur dan akan kita peringati kades Air Balui itu,”Jawabnya singkat.

Berdasarkan pantauan jurnalsumatra.com dilapangan, sejak diterapkannya UU Perkebunan tentang larangan membakar hutan dan lahan oleh pemerintah pusat. Masyarakat pertani khususnya dikabupaten Muba mengeluh bahkan para petani kebingungan untuk membuka lahan pertanian mereka.

Ditambah lagi petugas kementrian terus melakukan patroli hingga ke pelosok desa, sehingga banyak lahan pertanian masyarakat yang sudah dilakukan tebas-tebang atau siap bakar kembali menjadi semak belukar. Namun sebaliknya ada juga masyarakat yang bisa membakar lahan pertanian mereka, maka timbul rasa ketidakadilan dikalangan masyarakat petani lemah yang tidak memiliki latar belakang.

Disini pemerintah perlu membentuk tim untuk turun ke-lokasi lahan pertanian masyarakat dipelosok desa sekaligus menyelidiki, apa pembakaran lahan yang dilakukan oknum masyarakat petani itu memang tidak diketahui petugas dan setelit pendeteksi titik api, atau Undang-Undang jadi buah si-Malakama sehingga disalahgunakan oknum.

Terkait permasalahan tersebut juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seharusnya mencarikan solusi atau merevisi Undang-Undang tersebut dari pada sibuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Karena permasalahan ini bersentuhan langsung dengan periok nasi rakyant petani di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Rafik Elyas)

Leave a Reply