Kadisnaker Sulsel: RUU Ciptaker bermuara pada kesejahteraan rakyat

Makassar, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang mengemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang mulai dibahas di tingkat pusat tentu bermuara pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

  Disnaker Sulsel sebagai bagian dari pemerintah siap melaksanakan segala ketentuan yang pastinya akan melalui proses dengar pendapat dari seluruh elemen untuk penyempurnaan RUU itu.

  “Saya tidak punya cukup kapasitas untuk menilai poin-poin dari rancangan UU itu, yang tentu hal ini memang dibuat untuk menyejahterahkan masyarakat. Jadi pada posisi itu pemerintah memiliki niat baik untuk melakukan terkait revisi UU, tetapi niat itu belum tentu sesuai keinginan masyarakat, makanya dibicarakan oleh DPRD dan pemerintah,” ujarnya di Makassar, Selasa.

  Menurut dia, revisi UU oleh pemerintah dalam menyusun peraturan baru tentu telah melalui proses pertimbangan untuk penyempurnaan yang sebelumnya dianggap kurang, namun pandangan tersebut masih bersifat satu sisi.

  Oleh karena itu DPRD sebagai lembaga legislatif perwakilan masyarakat yang melihat dari segala sisi terhadap dampak RUU tersebut akan melakukan pembahasan bersama pemerintah untuk penyempurnaan RUU ini.

  “Inilah komunikasi berjalan sehingga muncul pembuatan UU, kalau misal pemerintah menganggap ini benar, tetapi belum tentu benar di mata DPR, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.

  Andi Darmawan juga mengatakan bahwa dengan mengatur UU Ketenagakerjaan ini, pemerintah tentu mengharapkan keuntungan dua sisi yakni pengusaha dan pekerja, meski dalam hal penilaian akan muncul kelebihan dan kekurangannya.

  Pada RUU Ciptaker ini, banyak poin yang diatur dengan penafsiran yang diperbaharui terkait tenaga kerja honorer, kontrak, PHK (Pemutusan Hak Kerja) hingga tenaga kerja asing. Inilah yang diusulkan oleh pemerintah untuk dilakukan pengayaan atau perubahan-perubahan tertentu dan dinilai akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pengusaha maupun pekerja.

  “Bukan berarti mengatakan UU selama ini tidak menguntungkan keduanya, cuman mungkin ada kekurangan yang perlu ditambahkan. Nah inilah pembuat peraturan akan dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan sebagai representatif dari perwakilan masyarakat,” katanya.

  Pada pengajuan RUU Ciptaker ini, kata Andi Darmawan, tentu ada yang dianggap kurang dari UU sebelumnya di mata pemerintah, sehingga semua pihak bisa berbicara dalam menambah dan memperkaya peraturan itu sesuai kondisi yang ada.

  Menurut dia, UU tidak bersifat absolute sepanjang masa. Artinya aturan ini akan mengikuti dinamika, sebab ketika itu absolute maka akan ketinggalan zaman dan tentu Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain yang memiliki UU “ramah investasi”.

  “Jadi memang tidak ada UU yang bisa memuaskan semua pihak, pasti ada saja kekurangan, kita berharap kekurangan itu pihak legislatif bersama-sama memperhatikan perubahan dan dinamika masyarakat yang menginginkan sesuatu pada RUU itu,” sambungnya.

  Hal inilah yang membuat pihak Kementerian Tenaga Kerja terus melakukan diskusi dengar pendapat bersama berbagai pihak, termasuk pengusaha, masyarakat dan tenaga kerja.

  Andi Darmawan mengutip penyampaian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa kembali dilakukan pembicaraan triparti lagi antara pengusaha, pemerintah dan tenaga kerja untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

  “Ada juga kemarin (3/08) diskusi soal ini, itu bagian dari upaya kementerian melakukan dengar pendapat dengan kami pejabat di seluruh provinsi termasuk hadir juga dari sektor serikat pekerja, dan masyarakat. Nanti kan juga sebelum diundang-undangkan akan ada sosialisasi,” katanya.

  Dalam pembahasan RUU itu, pembuat UU akan melakukan sosialisasi rancangan UU agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir.(anjas)