KAKRP Akan Lakukan Upaya Hukum Terhadap Pendawa Lima

Palembang, jurnalsumatra.com – Komite Aksi Kedaulatan Rakyat Palembang (KAKRP)  menilai PT Pandawalima Halim Bersama telah melanggar UU Ketenagakerjaan dan UU Lingkungan.  Oleh sebab itu,  KAKRP akan membuat laporan terkait pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan UU Lingkungan yang dilanggar.

Juru bicara KAKRP Andreas OP mengatakan,  kasus karyawan PT Pandawalima Halim Bersama bernama Yuniarti  bersifat normatif.  Namun manjemen PT Pandawalima Halim Bersama menjadikan kasus ini tidak dianggap.  “Kita telah melakukan upaya mediasi di Disnaker,  dari hasil kesepakatan diambil kesimpulan,  Yuniarti di PHK sepihak oleh PT Pandawalima Halim Bersama, dan hanya diberikan satu kali PMTK.  Artinya yang dilakukan menejemen PT Pandawalima Halim Bersama melnggar UU ketenagakejaan Nomor 13. Kita minta manajemen memberikan kompensasi hak 2 kali PMTK.  Tapi sampai tadi siang belum ada kesepkatan.  Kasus Yuniarti ini kita kawal terus, kita dorong untuk kawan-kawn buruh yang lain, ” ujarnya saat diwawancarai usai mediasi di Disnaker Palembang,  Senin (24/09/2018).

Mengenai masalah lingkungan,  Andreas menjelaskan,  dari sidak DPRD Palembang dan dinas terkait, PTC tidak punya Amdal.  “Manajemen akan melakukan proses perbaikan perizinan yang bermasalah.  Kami minta pihak terkait yakbi Tata Kota,  BLH,  Pemkot dan DPRD Palembang untuk melakukan sikap perventif dab persuasif.  Laporan dan temuan, izin lingkungan PTC ini bermasalah. Harusnya Pemkot menutup,  melakukan penyegelan bahkan mencabut izin PTC dan Hotel Novotel ini. Karena dari investigasi yang kami lakukan, PTC ini tidak ada izin lingkungannya, ” katanya.

Andreas mencontohkan,  pembangunan Hotel Ibis itu melanggar aturan karena tidak punya Amdal.  Oleh sebab itu,  pembangunannya dihentikan.  “Kasus Hotel Ibis sudah dilakukan eksekusi.  Nah,  PTC mall ini juga harus diberi sanksi penutupan, ” tegasnya.

Menurutnya,  harusnya tim teknis dan dinas terkait melakukan pengawasan lingkungan.  “Kita tentu akan melakukan upaya hukum,” ucapnya.

Andreas menambahkan,  kalau belum ada Amdal, tapi IMB nya keluar, itu jelas menyalahi aturan.  “Kami melakukan aksi ini tidak berbau politik.  Jadi kalau PHRI menyatakan,  aksi kami mengganggu aktivitas ekonomi dan ditunggangi politik itu salah.  Yang tergabung dalam aksi kmi adalah para aktivis. Persoalan ini persoalan bersama,  tidak ada tendensi politik.  Silahkan dicek, ” tandasnya.

Sementara itu,  Praktisi Hukum Turiman mengatakan,  lingkungan adalah masalah serius.  Salah satu dasar pembangunan adalah diawali dengan izin lingkungan.  “Jika ini terbukti berdasarkan temuan DPRD Palembang PTC tidak ada izin Amdalnya,  maka itu menjurus pada kejahatab lingkungan.  Kita akan melakukan upaya hukum pidana dan perdata,” bebernya.

Turiman mengungkapkan,  seharusnya izin Amdal keluar baru membangun.  Itu aturan Perda Nomor 44. “Boleh membangun untuk meningkatkan PAD,  tapi bukan berarti aturan dilanggar.  Kalau Pemkot tidak mau mengusut kasus ini,  ada apa.  Kenapa bisa izin keluar padahal Amdal belum keluar, ” katanya.

Menurutnya,  gerakan KAKRP inu adalah murni gerakan rasa pedulu dengan lingkungan.  “Tidak ada unsur politik,  ” pungkasnya.  (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 2 =