KAKRP Desak Pemerintah Tutup PTC Mall dan Novotel

Palembang, jurnalsumatra.com – Komite Aksi  Kedaulatan Rakyat Palembang kembali melakukan aksi demo di PTC mall,  Sabtu (22/09/2018). Pasalnya,  pengelolah PTC mall , Novotel dan Lottemart yakni PT Pandawalima Halim Bersama dinilai telah melakukan aksi kejahatan lingkungan hidup dan melanggar UU Tenaga Kerja.

Koordinator Aksi Ramli mengatakan,  persoalan menyangkut buruh sering terjadi yang mana saat ini apa yg dialami  Yuniarti karyawan Pendawalima Halimbersama yang bekerja 14 tahun namun perlakuan perusahaan terhadap buruh Yuniarti sangat lah bertentangan dari sisi hukum ketenagakerjaan dan dari sisi kemanusian.

“Sangat ironis memang kondisi  ini sangat memprihatinkan bagi kaum buruh dan yuniarti-yuniarti lain nya,banyak ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan dilanggar Perusahaan sala satunya PT Pendawalima Halimbersama namun sampai hari ini pihak terkit belum memberikan efek jerah dengan cara membekukan Badan Hukum Perusahaan,” ujarnya.

Ramli menegaskan,  berdasarkan temuan pihak DPRD kota Palembang berserta instansi terkait yang menindaklanjuti temua aliasi menyakini bahwa apa yang menjadi temuan awal kami dilapangan terbukti  dengan adanya “statment dari anggota DPRD Kota Palembang “  berkaitan dengan document  lingkungan untuk kawasan yang di kelola oleh PT Pandawalima Halim Bersama baik mall dan hotel yang tidak memenuhi peraturan yang ada. Adapun pelanggaran yang kami indikasikan di lakukan berkaitan dengan aturan diantarnya : UU No 32 Tahun 2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan , UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ,PP  no 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan , PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan,  Peraturan Menteri LH No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Amdal, Permen LH No 24 tahun 2009 tentang penduan penilaian amdal, Perda kota Palembang  no 15 tahun 2012 tentang RTRW , perda kota Palembang no 1 Tahun 2018 tentang document lingkungan hidup dan ijin lingkungan.

“Atas kodisi diatas  dan berdasarkan rekam jejak dan temuan awal dilapangan dari awal tahun 2016 bahwa kasus lingkungan ini pernah di angkat namun tidak ada tindak lanjut dan justru berulang kembali di tahun 2018 dengan masalah yang sama maka kami berkesimpimpulan pihak pengelola mall dan hotel telah melanggar aturan yang ada dan tidak memberikan perbaikan secara teknis yang di atur dalam Undang-undang , peraturan pemerintah, peraturan mentri , serta kota palembang berkaitan dengan lingkungan.

“Upaya dari kelompok masyarakat, NGO, Warga lingkungan, untuk memberikan masukan tidak di dengarkan oleh pihak PT  Padawalima Halim Bersama.Bahwa keterlibatan oknum dan pihak terkait dalam  proses penerbitan perijinan  mall PTC dan hotel Novotel  terindikasi kuat terjadi penyimpangan  prosedur  serta adanya  KKN,” katanya.

Ramli menjelaskan,  bahwa pemerintah kota Palembang belum dengan tegas menjalankan fungsi regulasi perijinan dan penertiban, dengan banyaknya pelanggaran di lapangan berkaitan dengan perijinan yang di keluarkan serta  lemahnya  penegakan sanksi sebagai mana  diatur di UU dan perda kota.

“Harus di ambil tindakan tegas oleh perintah Kota Palembang untuk berani melakukan audit lingkungan denga mengajak istansi terkait seperti BLH, Dinas tata kota, dinas pendatapan kota, kanwil pajak, sat pol PP, Kepolisian , NGO Lingkungan, dan penggiat lingkungan untuk bersama-sama melakukan tindakan audit sebagai mana seruan kami. Oleh sebab itu,  kami meminta menutup sementara mall PTC dan hotel yang melanggar lingkungan. Kalau sampai hari Senin nanti manajemen tetap tidak mendengarkan tuntutan kami,  tentu kami akan melakun aksi demo lebih besar lagi, ” tandasnya.

Sementara itu,  General Manajer PT Pandawalima Halim Bersama Candy Suryono mengatakan,  mengenai kasus Yuniarti kemarin sore pihaknya ada undangan disnaker yang akan memediasi. “Hari Senen jam 9 ketemu di Disnaker untuk menyelesaikan kasus ini Yuniarti,” ucapnya.

Mengenai amdal,  lanjut Candy,  sebelumnya sudah datang Polisi dan Anggota DPRD Kota Palembang. “Jadi awalnya kawasan ini satu nama. Permintaan Anggota DPRD Palembang Ali Syaban.  Amdalnya harus dipisah. Kita akan ikuti aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + twenty =