Kampar Galang Donasi Gempa Rp57,3 Juta

Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar menggalang donasi sebesar Rp57,3 juta lebih untuk mengurangi beban korban gempa dan tsunami di Donggala, Sigi dan Palu.
“Donasi sebesar Rp57,3 juta lebih itu berasal dari sumbangan para pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, mulai dari Satuan Kerja (Satker) Madrasah atau Pondok Pesantre, guru, siswa dan orang tua siswa serta masyarakat,” kata  Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kampar, Alfian di Kampar, Rabu.
Menurut Alfian, donasi tersebut telah diserahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, untuk dilanjutkan ke Palu melalui panitia dari Kemenag RI Jakarta.
Bantuan ini, katanya menyebutkan, sebagai bentuk kepedulian pegawai dan keluarga di jajaran Kemenag Kampar, dalam meringankan beban kemanusiaan yang dialami masyarakat Donggala, Sigi dan Palu dan seberapapun bantuan yang diberikan insya Allah mendapat pahala setimpal dari Allah SWT.
“Atas kepedulian masyarakat Kampar diucapkan terima kasih apalagi saat ini Indonesia berduka, ratusan korban meninggal, banyak rumah penduduk yang hancur rata dengan tanah, sementara itu kondisi Palu, Donggala dan Sigi masih dalam masa tanggap darurat sehingga membutuhkan banyak uluran tangan,” katanya.

Mudah-mudahan, katanya berharap, dengan dana yang terkumpul ini, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mari berdoa kepada Allah SWT, agar saudara kita yang berada di Palu, Sigi,  dan Donggala diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad M. Ali menyebutkan, pemerintah wajib merelokasi permukiman warga terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah guna mencegah jatuhnya korban jika terjadi bencana pada masa mendatang.
“Setelah menyediakan penampungan korban sementara, maka pemerintah harus memikirkan relokasi warga dari permukiman yang terdampak gempa, tsunami, likuifaksi, dan lumpur,” kata Ali.
Relokasi permukiman warga, menurut dia, merupakan salah satu tahapan dalam upaya penanganan korban pascagempa disertai tsunami, lumpur, dan likuifaksi yang harus dilakukan pemerintah.
Ia mengemukakan tempat relokasi harus dipastikan pemerintah jauh dari sesar atau jalur patahan gempa dan likuifaksi.
Hal itu perlu dipikirkan pemerintah dengan membangun koordinasi lintas sektor antarjajaran pemerintah, BUMN, BUMD, serta masyarakat, utamanya terkait dengan penyediaan lahan relokasi.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =