Kantor DPRD Dijaga Ketat, Wakil Rakyat Sulit Ditemui

Muba, sumsel, jurnalsumatra.com – Sejak ruang gedung dan halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) disekat serta diperketatnya dengan penjagaan oleh puluhan petugas Pengaman Dalam (Pemdal), hinggga menuai protes dari berbagai kalangan.

Pasalnya kebijakan itu dianggap mempersulit tugas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers menggali informasi terutama sekali mempersulit masyarakat untuk menemui wakil rakyat.

Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga menjadi polemix dan asumsi negative, ada yang menuding anggota DPRD Muba kacang lupa kulit, ada yang emosi bahkan ada juga yang mempertanyakan kenapa pengamanan estra ketat itu diterapkan se-sudah anggota DPRD Muba terjaring Operasi tangkap tangan (Ott) KPK tahun 2015 lalu.

“Sebelumnya dikiri-kanan pintu masuk ruang komisi disediakan tempat duduk, sehingga masyarakat pengunjung leluasa menemui anggota dewan untuk menyampaikan asfirasi. Tidak seperti sekarang ini.”Ujar Jamaludin salah seorang warga saat dibincangi jurnalsumatra.com (14/11/2017).

Menurut Jamaludin setiap ia berkunjung ke-kantor DPRD Muba kerap timbul emosi,”Kenapa tidak emosi  mau masuk aja susah. Karena selama ini mereka anggap wartawan- LSM dan masyarakat pengunjung sering buat onar, setau saya tidak pernah.

Sedangkan kantor Bupati saja tidak sedemikian rupa. Jadi penjagaan estra ketat itu menurut saya menjauhkan hubungan anggota dewan dengan masyarakat, sedangkan mereka bisa menduduki kursi DPR itukan dipilih oleh rakyat. Ini sama dengan pepata kacang lupa kulit, bayangkan mau numpang solat saja pengunjung dinilai sulit harus melalui proses terlebih dahuluh. Karena selain ruang disekat, halaman ditambah pagar, Mushollah di kantor DPRD Muba itu juga dipindahkan ke- lantai dua. ”Sesalnya.

Senada dikatakan Iskandar warga desa Sungai Batang (C-6), bahkan Iskandar mengaku tidak sependapat dengan kebijakan di kantor DPRD Muba. “Mereka itukan wakil rakyat, visi-misi anggota DPRD itu sama saja bapak dengan anak, apapun kemauan masyarakat harus diperjuangkan, tapi kalau mau masuk kantor saja sulit bagaimana. Mendingan bagi masyarakat yang biasa berkunjung. Kalau masyarakat yang berkunjung itu orang awam datang dari pelosok, bisa-bisa asfirasi mereka tidak tersampaikan.”kata dia.

Sementara Alamsyah Latif (ustad coy) salah satu toko pemuda diKabupaten Muba, berharap keterbukaan DPRD untuk menerima keluh kesah dari masyarakat.

“Masalah ketat penjagaan, kita lihat kepentingan kita apa dan penjagaan itu bagaimana. Jadi sebagai wakil rakyat anggota dewan tinjau ulang kebijakan yang sedang diterapkan. Gedung DPR itu sama saja dengan rumah tempat rakyat mengadu, keluh kesah apa yang ada dengan masyarakat bawah.

Sebab kita lihat dampak dari pemagaran berlapis, ruangan banyak disekat, penjagaan estra ketat itu terkesan mempersulit masyarakat ketika ada keperluan dengan wakil rakyat. Misalnya anggota DPR ada, namun terlalu banyak proses untuk menghadap ini sangat mengecewakan. Sebab masyarakat pengunjung kantor itu datang dari berbagai pelosok. Alangkah kecewanya mereka datang ke-Kabupaten menghabiskan biaya dengan wakilnya tidak ketemu.

Dia menambahkan, sebagai lembaga yang dibiayai APBD harus terbuka terhadap publik. “Ada aturannya. Bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi dan mengetahui pertanggungjawaban tugas mereka, jika ingin masuk saja susah,”tukasnya.

Perlu diketahui, belum lama ini gedung DPRD Muba dipasang pintu digital. Pagar berlapis, penjagaan diperketat. Namun yang meberlakukan kebijakan ini belum diketahuii secara pasti, pasalnya ketua DPRD Muba belum berhasil ditemui. (Rafik Elyas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + eleven =