Kapolda Tegaskan Mantan Waket DPRD OKU Kembali Tersangka

Palembang, jurnalsumatra.com – Puluhan Gabungan Ormas Penegak Keadilan (GOPK)  kembali melakukan aksi demo di Mapolda Sumsel,  Rabu (10/10/2018). Aksi demo yang dilakukan untuk kedelapan kalinya ini mendesak Polda Sumsel untuk mengusut kembali mantan Wakil Ketua DPRD OKU berinisial JA yang diduga terlibat korupsi pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang merugikan negara Rp 3,49 miliar.

Koordinator Aksi Reza mengatakan, aksi demo yang kedelapan kalinya ini mempertanyakan tindak lanjut aksi-aksi sebelumnya, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan TPU yang diduga melibatkan oknum Wakil Ketua DPRD OKU berinisial JA pada tahun anggaran 2012. Pasalnya,  tahun 2012 Pemkab OKU mengadakan kegiatan pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)  dengan anggaran APBD sebesar Rp 6,1 miliar.  Namun setelah diaudit BPK Perwakilan Sumsel ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,49 miliar.  Sehingga dari hasil audit BPK tersebut ditemukan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan TPU yang dilakukan Hidirman (pemilik tanah),  Najamudin (Kepala Dinas Sosial OKU),  Ahmad Junaidi (mantan Asisten 1) dan Umortom mantan Sekda.

“Sudah ada 4 tersangka, kita minta Polda Sumsel melakukan pengembangan kasus ini. Aktor intelektualnya juga harus diusut. Apalagi sudah ada pengakuan kontraktor kalau JA menerima fee Rp 1 miliar. Kita ingin pengusutan kembali JA, ” ujarnya.

Reza menuturkan,  pihaknya meminta Polda Sumsel mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan TPU pada oknum-oknum yang belum tersentuh.  “Kami juga meminta Polda untuk menjelaskan status JA, ” katanya.

Reza mengungkapkan,  pihaknya tidak ingin instansi pemerintahan menjadi lahan korupsi.  “Kami ingin Polda Sumsel kembali mengusut keterlibatan JA pada kasus korupsi ini, ” katanya.

Menanggapi aksi demo,  Kapolda  Sumsel  Irjen Pol Zulkarnain mengatakan, pihaknya secara komperehensif  tidak bisa menjelaskan karena sudah masuk ranah penyidikan.  Namun kasus ini sama seperti kasus di Pagar Alam. “Polda Sumsel tidak main-main menangani kasus ini.  Seperti kasus di Pagar Alam cepat atau lambat tertangkap juga,” katanya.

Zulkarnain mengungkapkan,  pihaknya sudah menjadikan kembali yang bersangkutan (red,  JA)  sebagai tersangka.  Bahkan, pihaknya kembali berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Sumsel untuk menghitung kembali kerugian negara.  “Kasus ini tidak gugur demi hukum.  Berdasarkan perhitungan kembali BPK Perwakilan Sumsel,  kerugian negara tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang pertama. Dalam kasus ini sudah menetapkan 4 tersangka. Kita tidak main-main menangani kasus ini, ” tegasnya.

Zulkarnain menuturkan,  pihaknya menghargai aksi demo ini. “Sebenarnya cukup perwakilan saja datang ke saya.  Tapi tidak apa-apa,  saya akan mengkoreksi kasus ini ke Direktur.  Untuk kasus korupsi saya pastikan ditangani profesional secara hukum.  Tidak ada yang terzolimi, lambat atau cepat akan diungkap,” pungkasnya.  (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =