Karena Haram Jangan Paksakan Vaksin Rubbela Haram

Palembang, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Kota Palembang gencar mensosialisasikan pemberian vaksin Measles-Rubella (MR) kepada anak-anak.  Padahal MUI telah mengeluarkan fatwa vaksin MR haram, dan dibolehkan jika mendesak.

Reza salah satu dari ribuan wali Sekolah Dasar (SD) di Kota Palembang ketika dimintai keterangan menjelaskan katanya selaku orang tua dia telah dikelabui dengan program massive dan saporadis yang berkesan dipaksakan ini.

“Fatwa ketua MUI per tanggal 20 Agustus lalu sudah jelas. Vaksin MR ini haram karena ada unsur babi dan organ manusia. Karena pihak sekolah terkesan mewajibkan, seolah olah kita selaku orang tua ridak bisa berbuat banyak, anak saya terlanjur dimasuki unsur babi dan organ  mansia dalam tubuh nya. Padahal bahaya dampak dari rubella itu sendiri Dinas Kesehatan tidak menjelaskan secara detail soal kajian-kajian dan kandungan di vaksin MR itu,”tegasnya.

Ketika dimintai pendapatnya akan target Dinkes Palembang akan lanjutkan program pemberian Vaksin ini, Reza yang tergolong faham dengan Project Based Issue, menjelaskan, isu dibuat mencekam seperti ini sudah tidak asing, ini ada kepentingan proyek bantuan. Harapan saya sebaiknya hentikan saja program MR ini karena masih belum jelas,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Yeni,  dia menuturkan jangan biarkan zat haram masuk ketubuh anak-anak.  “Vaksin Rubella haram.  Agama Islam sangat menganjurkan pencegahan namun dengan menggunakan obat-obatan atau vaksin yang halal, ” ujarnya.

Yenni menambahkan,  pemberian vaksin ini menyangkut keimanan dan keyakinan umat Islam yang dilindungi oleh UUD 1945. “Jangan bilang vaksin haram boleh masuk badan,  dengan alasan kadarnya sedikit atau alasan lainnya, ” katanya.

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin Abdul Fattah mengatakan fatwa vaksin MR tersebut bernomor 33/2018. Nama resminya fatwa penggunaan vaksin MR produksi SII untuk imunisasi. Keputusan haram diambil setelah tim LPPOM-MUI menerima dokumen dari SII. Di dalam dokumen tersebut diterangkan vaksin mengandung babi dan organ manusia.

“Kandungan babi tersebut adalah gelatin yang berasal dari kulit babi. Kemudian juga ada enzim trypsin yang diambil dari pankreas babi. Selain itu juga ada proses Laktalbumin hydrolysate yang ditengarai dalam menjankannya bersinggungan dengan bahan dari babi. Kemudian unsur tubuh manusia yang terkandung dalam vaksin MR tersebut adalah human deploid cell,” ujarnya.

Meskipun berstatus haram, Hasanuddin mengatakan program vaksinasi MR oleh Kemenkes tetap bisa dilanjutkan. Karena masuk kategori mendesak dan belum ditemukan vaksin serupa yang halal. “MUI juga mendengar penjelasan dari pakar atau ahli di bidang kesehatan,” paparnya.

Dalam fatwa ini MUI juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah. Seperti pemerintah wajib menjamin keberadaan vaksin yang halal bagi masyarakat. Kemudian produsen vaksin wajib mengupayakan vaksin yang halal dan sesuai ketentuan perundangan. Lalu pemerintah diminta selalu menjadikan pertimbangan keagamaan dalam program vaksinasi.

Ketua MUI Palembang, H Saim Marhadan menyatakan, 16 Agustus lalu Sekretaris MUI pusat telah mengumumkan vaksin MR positif mengandung zat non-halal, yakni babi dan organ manusia. Itu hasil pemeriksaan awal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadap kandungan vaksin MR. “Hasilnya memang seperti itu” jelasnya.

Kepala Dinkes Kota Palembang, dr Letizia menjelaskan, berdasarkan fatwa MUI pada 20 Agustus 2018 lalu maka pihaknya dapat memberikan kembali vaksin gratis ini secara massal. Di mana sebelumnya hanya terbatas kepada yang membutuhkan saja.

Saat ini baru sekitar 20 an persen anak yang sudah diberi imunisasi tersebut, dan kita targetkan selesai pada akhir bukan ini,” katanya saat resosialisasi imunisasi MR tingkat Kota Palembang di Ballroom Santika Hotel, Kamis (6/9/2018).

Kemudian pada saluran Whatspp nya Kadiskes juga menjelaskan ketika ditanya mengenai pro kontra di masyarakat dan mengapa pemerintah terkesan ngotot targetkan imunisasi ini, “Imunisasi ini Wajib untuk anak umur 9 bulan sampai 15 tahun.

Dia menambahkan, banyak anak anak cacat belum terdata karenar disebabkan virus Rubella. sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi.

“Dulu sudah ada vaksin MMR tapi  belum ado program gratis dari pemerintah biayanya mahal 500 ribu hingga 800 ribu yg disediakan swasta. Sekarang pemerintah sudah menggratiskan sejak 2017 di Pulau Jawa dan tahun ini di luar Pulau Jawa. Jadi ini program wajib yang harus diikuti tujuannya supaya penyakit ini bisa dieliminasi,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply