Kaur Akan Gugat SK Pelantikan Perangkat Desa Tanjung Mulak

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Lantaran diduga adanya kesalahan membuat Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Tanjung Mulak, Pulau Pinang, Acmad Ramadhan era Kepala Desa (Kades) Nurhadisah sebelum Kades Tanjung Mulak Herlansyah berencana akan menggugat Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan oleh Kades Herlansyah.

Diungkapkan Acmad Ramadhan, dirinya selaku Kaur desa Tanjung Mulak akan mempersoalkan terkait SK yang dikeluarkan oleh oknum kepala desa (Kades) yang dirinya menilai adanya kejanggalan sampai diketahui tidak sah SK tersebut.

“Awalnya, keterangan lampiran SK Kades tanggal 29 Januari 2018 bernomor 140/05/KEP/TJM/2018 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Tanjung Mulak yang disetujui Camat dengan dicetak surat persetujuan Camat Nomor: 140/06/PP/2018 pada pelantikan awal dirinya dinyatakan “Mengundurkan Diri” dan pada pelantikan ulang dinyatakan “Diberhentikan Dengan Hormat” itu yang membuat kami bingung,” ujar

Acmad Ramadhan, saat menyampaikan persoalan ini, dikantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat di kompleks Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lahat, Jum’at (15/2/2018).

Ia menyampaikan, sejauh ini tidak pernah menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri kepada Kades Herlansyah dan tidak pernah menerima surat secara resmi dari Kades yang menyatakan dirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kaur Keuangan.

“Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditemukan aturan pemberhentian perangkat desa oleh Kades yang menyatakan “Diberhentikan” karena usia telah genap 60 tahun, berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa serta melanggar larangan sebagai perangkat desa,” urainya lagi.

Bahkan, menurutnya, Ia masih menunggu surat resmi dari Kades yang menyatakan dirinya “diberhentikan Dengan hormat”, nantinya bisa menjadi dasar hukum untuk menggugat SK yang telah dikeluarkan Kades.

Terpisah Camat Pulau Pinang, Subhan Awali. S.STP. M.Si saat dikonfirmasi menyatakan, pernah menerima sms yang isinya menyatakan pengirim sms tidak pernah Mengundurkan Diri tetapi di SK Kades Tanjung Mulak dinyatakan Mengundurkan diri. Kata Subhan, Kades mempunyai Hak Prerogatif yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Pelantikan perangkat desa tanjung mulak terjadi dua kali dengan SK sama. Namun, lampiran SK pada pelantikan pertama diterangan perangkat desa lama “mengundurkan diri” dan pelantikan ulang diterangkan

“Diberhentikan dengan hormat” Perubahan keterangan pada lampiran SK pelantikan mengacu pada SK itu sendiri yang memutuskan bahwa terdapat kekeliruan dalam penetapan SK akan diperbaiki seperlunya,” urai Subhan

Sedangkan, Ketua PWI Kabupaten Lahat Syafudin SH menanggapi, berdasarkan aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini hanyalah Undang-Undang.

“Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan mantan Perangkat Desa Tanjung Mulak haruslah berpedoman pada UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bukan pada Permendagri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” ucapnya. (Din)

Leave a Reply