Kejagung Kawal Pembangunan Nasional

   Jakarta, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Agung menyatakan siap mengawal pembangunan nasional khususnya infrastruktur yang menjadi agenda prioritas pemerintahan saat ini.
“Kita harus selalu siap dan terbuka bagi semua pihak yang membutuhkan dukungan dan kontribusi Korps Adhyaksa. Kesemuanya itu demi mewujudkan sistem kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sesuai asa yang tertuang dalam rumusan Nawacita sebagai bentuk kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi segenap rakyat Indonesia,” kata Wakil Jaksa Agung (Waja) Arminsyah dalam acara Rapat Kerja Teknis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Jakarta, Rabu.
Terlebih pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kejaksaan melalui satuan tugas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sentral dan urgen dalam mendukung keberhasilan pembangunan yang dituju.
Ia menjelaskan memasuki tahun keempat masa pemerintahan Kabinet Kerja saat ini, pembangunan nasional khususnya infrastruktur menjadi agenda prioritas. Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur darat, laut maupun udara, tentunya akan mampu meningkatkan konektifitas, investasi dan menurunkan biaya produksi bagi produk-produk dalam negeri sehingga dengan sendirinya mampu bersaing dengan produk luar.
Begitupun dengan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan telekomunikasi yang menjadi tumpuan harapan guna memantapkan kemandirian kita sebagai bangsa yang berdaulat.

    Akan tetapi, di tengah masifnya pembangunan infrastruktur tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak bermunculan permasalahan-permasalahan hukum dalam setiap tahapannya. Seperti halnya, ketersediaan lahan dalam proses pengadaan tanah yang selalu menjadi problem klasik dalam setiap pembangunan di pusat maupun daerah, yang acap kali memunculkan adanya sengketa pertanahan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Bentuk sengketa pertanahan yang muncul dalam proses pengadaan tanah ini pun bermacam-macam, mulai dari sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang kerap digunakan untuk menggugat surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas penetapan lokasi pembangunan, hingga sengketa keperdataan yang terkait dengan keberatan penetapan ganti rugi, konsinyasi, dan sengketa lainnya.
Ia mengingatkan patut pula untuk mendapat perhatian bagi Bidang Datun bahwa tidak sedikit Kementerian/Lembaga/BUMN menghadapi sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui forum internasional atau arbitrase internasional. Hal demikian merupakan konsekuensi logis saat Pemerintah terikat hubungan hukum atau perjanjian dengan pihak asing.
Sehingga kualitas perkara yang dihadapi oleh unit hukum Kementerian/Lembaga/BUMN bersangkutan tidak terlepas dari berbagai anasir ketentuan-ketentuan hukum internasional yang oleh karenanya menuntut pemahaman dan penguasaan secara mendalam akan kaidah-kaidah ketentuan tersebut.
Datun sebagai bagian dari TP4P dan TP4D, saya menaruh harapan besar bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat mengoptimalkan fungsinya dalam memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum bagi pejabat penyelenggara negara maupun daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan penyerapan anggaran, paparnya.
Ia juga menekankan kepada para Jaksa Pengacara Negara agar memberikan Legal Opinion, Legal Asisstance, dan Legal Audit dengan mengedepankan sikap profesional dan mempedomani Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku.
“Sehingga, tugas dan kewenangan tersebut tidak dijadikan pembenaran dan menjadi tempat berlindung atau bunker bagi pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi tindak kejahatan yang menguntungkan kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi,” katanya.(anjas)

Leave a Reply