Kejagung Nyatakan Perkara Bansos Sumsel Masih Jalan

Palembang, jurnalsumatra.com – Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Asri Agung Putra menyatakan kepada awak media kasus dugaan korupsi dana hibah Sumsel tidak dihentikan. “Kasusnya masih berjalan, tidak dihentikan,” tutur Asri kepada awak media, Sabtu (9/3/2019) “Saksi-saksi sudah kami periksa semua,” katanya.

Ini bukan kali pertama kejagung nyatakan akan ungkap pelaku lain dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013. Tak terhitung lagi pernyataan Kejagung akan ungkap tuntas perkara korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013.

Jampidsus Kejagung saat itu “Arminsyah” beberapa kali membuat statment akan ungkap pelaku lain termasuk pernyataan  adanya uang Rp. 1,2 trilyun digunakan di luar APBD Sumsel 2013.

Namun sampai saat ini belum juga ada tanda – tanda adanya tindak lanjut perkara korupsi ini.

Deputy MAKI Sumsel dalam siaran persnya menyatakan, “Ini bukan kali pertama Kejagung nyatakan akan ungkap pelaku lain dan aktor utama tindak pidana korupsi dana hibah Sumsel 2013”, ujar Feri kurniawan Deputy MAKI Sumsel.

” Kasus korupsi ini berkembang lebih jauh karena Koordinator MAKI  Boyamin Saiman mempraperadilankan Kejagung dan tanpa itu mungkin saja perkara ini sudah hilang dari ranah hukum”, ujar feri lebih lanjut.

“Seingat saya pak Arminsyah pernah menyatakan hal yg sama saat merebaknya dugaan korupsi pengadaan floating crane PT Bukit Asam menjawab gugatan MAKI adanya dugaan korupsi di pengadaan tersebut”, dinyatakan lagi oleh feri pada siaran pers MAKI Sumsel.

” Malah sudah ada dua orang TSK pada dugaan korupsi itu namun Kejagung malah meng SP3 kan perkara tersebut melalui Jampidsus “Marwan Efendi” seingat saya”, dinyatakan feri kembali.

“Saya khawatir perkara dugaan korupsi hibah Sumsel 2013 akan bernasib sama dengan dugaan korupsi PT Bukit Asam yakni hilang di telan waktu”, ujar feri.

” Alat bukti menurut kami sudah lebih dari cukup untuk menyatakan tersangka lain dan juga sudah dinyatakan oleh Jampidsus Adi Togarisman ada kerugian negara sebesar 50 milyar lebih”, ujar feri lebih lanjut.

“Apakah kami ini yang bodoh ataukah sistem pengungkapan tindak pidana di Indonesia khususnya di Kejagung telah berubah protapnya”, kembali dinyatakan feri dalam siaran pers MAKI Sumsel.

” Kalau seperti kinerja Kejagung,  saya tidak yakin kasus dugaan korupsi hibah Sumsel 2013 akan menyeret tersangka lain”, ujar feri di akhir pernyataan dalam siaran pers MAKI.

Dilematis pengungkapan perkara korupsi di Indonesia sudah berlangsung dari era Orde Baru dan sampai saat ini karena pengaruh politis pelaku kepada pusat kekuasaan.

Masyarakat sangat berharap adanya perubahan atau reformasi hukum dan itu hanya dapat dilakukan oleh Presiden mendatang yg tidak tersandera oleh pelaku korupsi yg menjadi bagian dari pendukungnya. (eka)

Leave a Reply