Kejari: Kementerian Merilis Kerugian Negara Kasus Sekaroh

    Mataram, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Negeri Lombok Timur menyatakan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah  merilis hasil perhitungan kerugian negara yang timbul dalam kasus dugaan penyalahgunaan kawasan Register Tanah Kehutanan (RTK-15) Sekaroh, Kecamatan Jerowaru.
Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur Iwan Gustiawan yang dihubungi wartawan dari Mataram, Kamis, mengatakan kerugian negara yang muncul dari perhitungan tim Kementerian LHK ini sesuai dengan hasil cek lapangan terkait kegiatan usaha milik PT APC di dalam kawasan RTK-15.
“Untuk kasus ini, perhitungannya sudah selesai, dan ada nilai kerugian negara,” kata Iwan Gustiawan.
Terkait dengan besarnya kerugian negara yang dirilis oleh tim Kementerian LHK, Iwan enggan menyampaikannya.
Namun Iwan memastikan hasil perhitungan yang diserahkan oleh tim Kementerian LHK akan menjadi babak baru bagi penyidik jaksa dalam proses perampungan berkas perkara milik dua tersangka.

     PT APC merupakan sebuah perusahaan asing asal Italia yang bergerak di bidang budi daya mutiara dengan kualitas produksi mampu bersaing di Asia Tenggara. PT APC mengembangkan usahanya dengan membangun sarana penunjang di dalam kawasan RTK-15, terhitung sejak tahun 2005.
Sarana yang salah satunya berupa bangunan mes untuk karyawan sengaja dibangun dengan tujuan untuk menunjang kegiatan usaha budi daya mutiara yang berada di kawasan pesisir pantai setempat.
Dengan adanya aktivitas di dalam kawasan hutan, Kejari Lombok Timur dari hasil gelar perkaranya telah menetapkan PT APC sebagai tersangka korporasi.
Perusahaan yang tercatat sebagai salah satu penanam modal asing di NTB ini diduga telah melanggar aturan kehutanan karena tidak mengantongi izin sah, terkait dengan sarana penunjang yang dibuat di dalam kawasan hutan.
Selain PT APC sebagai tersangka, penyidik juga menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif menjabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dengan inisial AP.
Dalam penetapannya sebagai tersangka, AP yang diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan NTB periode 2014-2016, diduga sebagai pihak  yang memuluskan rencana PT APC untuk membuka peluang usaha di dalam kawasan hutan Sekaroh tanpa izin sah.(anjas)

Leave a Reply