Kemenkumham Kalsel Teken Kesepahaman Dengan Bupati Tabalong

     Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan Ferdinand Siagian menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“MoU ini untuk meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan perda dan peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuk masyarakat yang cerdas dan taat hukum,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalsel Subianta Mandala, di Tabalong, Senin (3/9).
Dia menjelaskan, kerja sama yang disepakati juga bertujuan agar pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bisa benar-benar diterapkan di Kabupaten Tabalong.
MoU yang sebelumnya ditandatangani oleh Bupati Tabalong H Anang  Syakhfiani itu dibawa Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab Tabalong Ahmad Fauzi sekaligus menyaksikan langsung penandatanganan MoU oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Ferdinand Siagian.

“Tahun 2018 Bagian Hukum mempunyai prakarsa naskah akademik yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tahun 2019,” ujar Kabag Umum Setda Tabalong Ahmad Fauzi.
Karena itu, kata dia, diperlukan kerja sama dengan instansi vertikal yaitu Kemenkumham Kalsel selaku penyelenggara urusan bidang hukum pada tingkat provinsi, juga memiliki tenaga fungsional penyusun perancang peraturan perundang-undangan.
MoU tersebut untuk jangka waktu dua tahun, dengan ruang lingkupnya seperti penyusunan naskah akademik dalam rangka pembentukan rancangan perda mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan perundangannya.
Selanjutnya, penyusunan instrumen hukum lainnya dan mediasi/konsultasi perda, juga termasuk penyuluhan hukum/sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan, pembentukan keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum.
Selain itu, penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM menjadi poin dalam MoU tersebut, termasuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta pelayanan hukum terhadap kekayaan intelektual daerah.(anjas)

Leave a Reply