Kemenlu Adopsi “Balance Scorecard System” Dorong Transparansi-Akuntabilitas

Jakarta, jurnalsumatra.com – Kementerian Luar Negeri RI mengadopsi sistem Manajemen Kinerja Berbasis “Balance Scorecard” (BSC) untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi guna mendorong transparansi dan akuntabilitas, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenlu yang diterima di Jakarta, Rabu.
Sekretaris Jenderal Kemenlu Mayerfas mengatakan bahwa dengan Sistem Manajemen Kinerja tersebut, kinerja diplomasi Indonesia akan menjadi lebih terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi hingga penilaian capaian kinerja.
Sistem Manajemen Kinerja (SMK) itu dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
“Permenlu ini akan menjadi panduan bagi seluruh unsur di Kemenlu dan Perwakilan RI dalam mengimplementasikan SMK, memastikan pencapaian perencanaan strategis organisasi, menjaga sinergitas manajemen kinerja organisasi hingga individu, dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya,” ujar Sekjen Mayerfas.
Sebagai organisasi sektor publik, Kemenlu memiliki tanggung jawab dalam menerangkan kinerja diplomasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Untuk itu, Kemenlu berkomitmen membangun SMK secara kompehensif yang mempunyai implikasi positif secara langsung pada peningkatan kinerja organisasi maupun diplomatnya.
Manajemen Kinerja Berbasis “Balance Scorecard” merupakan suatu jaminan mutu kualitas manajemen kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan empat perspektif, yaitu pemangku kepentingan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.
“Balance Scorecard” (BSC) membantu merumuskan, mengukur, dan mengelola kinerja secara sistematik dan sistemik melalui penurunan (cascading) dan penyelarasan (alignment) kinerja pada seluruh tataran organisasi mulai dari tingkat kementerian sampai pada tingkat individu secara terintegrasi.
Dengan penerapan SMK, Kemenlu mendorong profesionalitas birokrasi organisasi sehingga para pegawai dapat memahami kontribusinya terhadap kinerja organisasi. 
Pada akhirnya setiap diplomat di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri dipacu untuk berkinerja tinggi dengan target pencapaian hasil, bersinergi, berkontribusi maksimal selaras dengan target kinerja organisasi Kemenlu.(anjas)

Leave a Reply