KemenPAN-RB Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Lombok Barat

     Lombok Barat, jurnalsumatra.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan evaluasi reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Rombongan tim KemenPAN-RB yang dipimpin Endang Purwaningsih, diterima Asisten III Sekretariat Daerah Lombok Barat H Fathurrahim, bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Lombok Barat, di Gerung, Selasa.
“Kami berkunjung ke Lombok Barat dalam rangka mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkab Lombok Barat dan meminta seluruh jajaran SKPD melaksanakan penilaian mandiri (self assesment),” kata Endang.
Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN-RB ini menilai capaian Pemkab Lombok Barat dalam menjalankan reformasi birokrasi sudah bagus.
Menurut dia, pelaksanaan evaluasi reformasi birokasi adalah memotret berbagai perubahan, baik pada akuntabilitas maupun kualitas kinerja dan pelayanan.
“Dari hasil penilaian, kami memberikan masukan tentang cara perbaikan. Intinya, hasil potret ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan ‘road map’ reformasi birokrasi di Lombok Barat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, tim KemenPAN-RB memberikan lembaran quisioner kepada seluruh SKPD Pemkab Lombok Barat sebagai bahan penilaian sejauh mana reformasi birokrasi sudah dijalankan.
Pada kesempatan itu, Asisten III Setda Lombok Barat H Fathurrahim, memaparkan hasil penilaian dengan total nilai indeks mencapai 72,23 yang berarti baik.

     “Total nilai itu bersumber dari komponen pengungkit yang bernilai 45,77 dan komponen hasil dengan nilai 26,47 poin,” ujarnya.
Ia mengatakan target pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017 sudah tercapai karena dukungan penuh dari pimpinan.
“Kami bisa meningkatkan komitmen dan dukungan pimpinan dalam satuan kerja yang mendukung dan menggerakkan reformasi birokrasi,” ucapnya.
Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat ini juga mengingatkan agar peran kelompok kerja (Pokja) pada delapan area reformasi birokrasi dioptimalkan lagi.
“Dengan itu akan menghasilkan output dan inovasi yang dapat meningkatkan indeks,” katanya sambil menekankan juga pada aspek terintegrasinya program dengan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan antar satuan kerja.
Kepala Bagian Ortal Setda Lombok Barat Syamsul Huda, menambahkan pokja perlu memiliki sekretariat dan pertemuan rutin agar reformasi birokrasi terus berjalan sesuai harapan.
Reformasi birokrasi, menurut dia, bukan hanya pemenuhan dokumen saja, melainkan harus sudah diimplementasikan dalam program-program yang dirasakan oleh masyarakat berupa perubahan cara pandang pelayanan, inovasi dan terobosan kerja.(anjas)

Leave a Reply