Kementan Akan Bantu Alat Untuk Buka Lahan Pertanian

Muba, jurnalsumatra.com – Untuk mengatasi masyarakat tani yang saat ini tengah kesulitan membuka lahan pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia akan membantu peralatan melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Hal ini dikatakan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru saat dibincangi wartawan Jurnal Sumatra.com seusai dirinya membuka Liga Desa Nusantara 2019 didesa Sungai Medak (C7) Kecamatan Sekayu, Senin (26/8/2019).

“Bagi warga yang kesulitan membuka lahan pertanian, tapi tidak boleh dibakar, kementrian pertanian akan membantu peralatannya. Kita sudah mengusahakan, bahkan Departemen Pertanian sudah memberikan titipan alat namanya Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Tadi mentri pertanian telpon saya, sangat berkemungkinan akan ditambah, tetapi besok hari Rabu, beliau akan tinjau duluh,”Jelasnya. 

Seperti pemberitaan Jurnal Sumatra.com pada edisi sebelumnya. Sejak diterapkannya undang-undang tentang larangan membakar hutan dan lahan, masyarakat yang kesehariannya menggantungkan hidup dari bertani resah dan kebingungan untuk membuka lahan pertanian. 

Dikarenakan Undang-Undang tersebut baru sebatas larangan, belum ada solusi, sehingga banyak lahan pertanian masyarakat khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah ditebas-tebang kembali menjadi semak belukar. 

Hal ini dikhawatirkan berdampak pada perekonomian, karena bànyak masyarakat petani yang tidak lagi bersemangat untuk berkebun bahkan masyarakat petani dari pelosok desa yang selama ini menjual hasil pertanian mereka ke kota Kecamatan/kabupaten, sekarang sudah rata-rata membeli cabai dan sayur-mayur yang dibawah pedagang keliling dari kota.

“Bagaimana mau bertanaman jika kotoran kayu yang sudah ditebas-tebang tidak boleh dibakar. Kecuali pemerintah menyiapkan alat berat atau bahan pelebur kayu, kalau hanya sebatas larangan sama saja dengan mematikan pencaharian petani, berubah tradisi menanam padi diladang tetkikis oleh undang-undang.”Ujar Zulkarnain (56) warga desa Rimba Ukur (C5) Kecamatan Sekayu kepada Jurnal Sumatra.com kemarin.

Dijelaskannya, membuka lahan pertanian dengan cara membakar sudah turun- temurun sulit dihilangkan. Mengingat sistem tersebut selain lebih efektif juga memudahkan para petani.

“Sebenarnya membuka lahan pertanian itu memang lebih efektif dengan cara dibakar, karena tidak membutuhkan waktu lama dalam megelola lahan, lagi pula abu bekas pembakaran bisa menyuburkan tanaman padi yang disemai,”Jelasnya.

Sementara, wakil ketua DPRD Muba, Sugondo mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemkab Muba berupaya untuk menyiapkan alat berat untuk disetiap kecamatan dalam Kabupaten Muba.

“Yang jelas kita tidak mungkin membiarkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, karena aturan dari pemerintah pusat itu jelas. Paling tidak kami DPRD sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk masyarakat, bagaimana caranya agar disetiap kecamatan itu diadakan alat berat.

“Kemarin kalau tidak salah untuk tahun 2020 ada dua eskapator dianggarkan, tapi ini secara bertahap karena barang terebut tidak murah, mungkin tahun depannya lagi bertambah, insyaallah bila perlu disetiap kecamatan menimal 2 eskapator.”Terang Sugondo.

Ketika ditanya,,” pak dengan adanya keluhan masyarakat petani mengenai larangan membakar lahan pertanian, apakah selaku wakil rakyat bapak akan membawa asfirasi ini ke Pemerintah pusat. 

Politisi partai Golkar ini berjanji, akan coba menyampaikan asferasi para petani ke pemerintah pusat.”Saya usahakan bagaimana caranya, karena disumsel ini rata-rata hidupnya dari berkebun, pasti nanti saya sampaikan ke DPR-RI melalui praksi Golkar.”Tegasnya. (Rafik elyas)