Keputusan Gubernur Sumsel Berpotensi Melanggar Sumpah/Janji Pelantikan

Palembang, jurnalsumatra.com – Putusan Hakim PTUN yang menyatakan eksepsi/bantahan tergugat yaitu Gubernur Sumatera Selatan “HD” tidak diterima seluruhnya terhadap Gugatan mantan Dir Ops PDPDE Sumsel “Sjamsu Rizal Usman”, merupakan potensi pelanggaran sumpah dan janji pelantikan bagi Pemprov Sumsel.

Dalil – dalil hukum di dalam eksepsi Gubernur Sumsel untuk membantah Gugatan mantan Dir Ops PDPDE Sumsel, “Sjamsu Rizal Usman” ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim TUN Palembang.

Objek Gugatan Mantan Dir Ops PDPDE Sumsel “Sjamsu Rizal Usman” adalah SK Gub No. 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG). Simak dalil – dalil tergugat dalam hal ini “Gubernur Sumatera Selatan” yang disusun oleh Biro Hukum dan HAM pada setda Prov Sumsel adalah sebagai berikut :

Dalil pertama tergugat, Pengadilan TUN Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo oleh karena pengangkatan kembali penggugat “Sjamsu Rizal Usman” sebagai Dir Ops bukan untuk pertama kalinya.

Dalil kedua tergugat, objek sengketa yang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara karena masih belum bersifat final dan perlu dituangkan dalam lebih lanjut dalam akte Pendirian Perseroan terbatas.

Dalil Ketiga tergugat, Objek sengketa yang dimaksud dalam keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan karena perbuatan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang (PT SEG) merupakan tindakan hukum perdata.

Majelis Hakim berpendapat lain terhadap dalil – dalil bantahan tergugat di dalam eksepsi tersebut,  bahwa meskipun tergugat mengajukan 3 (tiga) eksepsi mengenai kompentensi absolute, Majelis tetap akan mempertimbangkan ketiga eksepsi tersebut.

Pendapat Hakim Pengadilan TUN Palembang, dalam menentukan sengketa ini merupakan kompentensi absolute peradilan TUN atau tidak maka majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan dikaitkan dengan pasal 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

Undang – undang tersebut menyatakan, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat didikeluarkanya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Majelis Hakim juga berpendapat oleh karena suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi sseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan pertimbangan itulah maka majelis Hakim menolak secara keseluruhan 3 (tiga) eksepsi tergugat dalam hal ini “Gubernur Sumatera Selatan selaku tergugat.

Selanjutnya dalam memutuskan perkara TUN ini dan menerima semua gugatan penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan prinsip keadilan berdasarkan aturan perundangan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertama dalam pertimbangan Majelis Hakim, SK Gub Sumsel No. 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG) mengganggu kepentingan penggugat “Sjamsu Rizal Usman” seperti penghasilan/gaji dan hak – hak penggugat karena Surat Keputusan Gubernur Sumsel tersebut memberhentikan secara tidak langsung penggugat dari pekerjaanya.

Kedua dalam pertimbangan Majelis Hakim TUN Palembang, Majelis berpendapat penerbitan SK tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 huruf c dan pasal 16 ayat (7) Perda Prov Sumsel  No. 12 tahun 2017 tentang kepatutan dan keadilan dalam setiap setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga dalam pertimbangan Majelis Hakim, SK Gub Sumsel No. 367/KPTS/IV/2019 bertentangan dengan azaz kepastian hukum karena Penggugat telah diangkat menjadi Dir Ops PT SEG berdasarkan SK Gub Sumsel “Alex  noerdin” No. 375/KPTS/IV/2018 tertanggal 10 Juli 2018.

Keempat dalam pertimbangan Majelis, saksi “Fitri Yulianti” selaku Dir Ops PT Sumatera Selatan Energi Gemilang (PT SEG) telah di panggil oleh Majelis Hakim melalui panggilan pengadilan dikirimkan melalui pos tercatat dua kali, yaitu tanggal 23 Desember 2019 dan 6 Januari 2020 namun dari kedua panggilan tersebut “Fitri Yulianti” tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut.

Oleh karena itulah maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada tergugat “Gubernur Sumatera Selatan” untuk membatalkan No. 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG).

Kemudian tergugat juga diwajibkan untuk mencabut No. 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG) serta mewajibkan kepada tergugat “Gubernur Sumatera Selatan” untuk mengembalikan, merehabilitasi kedudukan dan hak – hak penggugat seperti semula.(fery)