Ketua DPRD Palembang Bicara Tentang Transmart

Palembang, jurnalsumatra.com – Pembangunan Transmart yang berada di Jl. Radial Palembang, yang menyalahi dari izin sebelumnya, menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Palembang H. Darmawan hal ini disampaikannya kepada jurnalsumatra.com diruang kerjanya.

“Mengenai Trasnsmart, saya menghimbau kepada pemerintah Kota Palembang dalam hal ini yang berhubungan tentang izin, dan saya yakin pemerintah Kota Palembang ada poin-poin masalah izin mendirikan bangunan, baik dari dampak lingkungan hidupnya, ruang terbuka hijau nya, dampak limbahnya. Dan apalagi yang paling utama alias dampak lalu lintasnya (Amdalalin), itu harus benar-benar perfect pemerintah kota menyikapinya” jelasnya.

Dikatakannya, karena dalam satu sisi kita menerima, investor untuk menanamkan modalnya, atau menanamkan perekonomian dikota Palembang terutama kita bisa merekut tenaga kerja dan membangun Mall yang cukup terkenal di Indonesia, karena kami DPRD Kota Palembang cukup bangga karena yang masuki dengan Transmart ini merupakan kota metropolitan dan kota-kota pilihan, tetapi karena kita kota tua, kan jalananya jalan sempit pinter-pinter dinas perhubungan Kota Palembang maupun lalulitas polri untuk menganalisa kembali dan mencari solusi dimana yang terbaiknya menghindari macet atau cara maksimal membentuk rekayasa lalu lintas.

“Dari awal pembangunan komisi tiga sudah mengecek di lapangan begitupun komisi dua juga dalam hal ini DPRD Kota Palembang melakukan Kontroling dalam hal pengawasan, disatu sisi DPRD Kota Palembang mengawasi izin mereka ada atau tidak, gimana dengan lingkungan masyarakat sekitarnya” bebernya.

Menurutnya, kalau ada masyarakat sekitarnya ada keluh kesahnya, pasti ngadunya ke DPRD Kota Palembang selaku wadah apriasi dari masyarakat, untuk itu kita menghimbau kembali kepada pemerintah Kota Palembang untuk lebih proaktip, untuk mempertanyakan khususnya amdalali dan limbahnya.

Diakuinya, kalau izin dari transmart ini dicabut, saya menghimbau kepada pemerintah kota Palembang sayang lah, kita harus memediasilah dan mencari solusinya, karena jangan dulu kasihanlah mereka sudah banyak mengeluarkan investasi untuk Kota Palembang.

“Saya yakin pasti mau pengusaha untuk membenari apa yang menjadi aturan dari pemerintah kota Palembang sesuai dari aturan daerah perundang-undangan masalah izin dari pendirian bangunan mereka menyimpang harus ditegor oleh pemerintah kota Palembang dengan tegoran dan mencari solusinya” pungkasnya. (edchan)

Leave a Reply