Ketua DPRD Sumsel Akui Penunda’an DAU

Palembang, jurnalsumatra.com – Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengakui adanya penundaan DAU tersebut, karena itu pihaknya akan melihat apakah Provinsi terlambat melaporkan atau memang sudah recofusing (rasionalisasi anggaran).

“ Saya belum mendapatkan laporan lagi,” katanya.

Dia juga  mengaku pihaknya sudah membuat surat untuk meminta laporan  recofusing (rasionalisasi anggaran) lanjutan.

“ Karena kita tahu dari Pemerintah Provinsi baru melaporkan anggaran yang awal, sedangkan menurut SKB itu  kita harus menganggarkan  sekurang kurangnya 50 persen diambil dari diambil dari perjalanan dinas, belanja barang dan jasa , belanja modal, sehingga kami dari DPRD selaku lembaga pengawasan minta untuk segera dilaporkan ,” katanya.

Menurut politisi Partai Golkar ini kalau ada keterlambatan pengajuan, karena dalam SKB  tersebut, tidak segera dilaporkan  maka sangsinya akan ada keterlambatan pencairan.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh jurnalsumatra.com yang isinya sebagai berikut. 29 April 2020 Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan (KMK) Keputusan Menteri Keuangan No 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selain itu juga telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK No.35/PMK.07/2020.

Dalam Surat Keputusan Bersama dua mentri ini antara lain meminta kepada kepala daerah untuk segera melakukan :

1.       Rasionalisasi pada belanja pegawai dengan mengurangi honorarium kegiatan, pengelolaan dana BOS, mengendalikan /mengurangi pemberian uang lembur dan lain sebagainya.

2.       Melakukan rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa sekurang kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja seperti anggaran belanja untuk perjalananan dinas, belanja untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sewa rumah/gudang/gedung, belanja barang habis pakai dll

3.       Melakukan rasionalisasi berupa pengurangan terhadap belanja modal sekurang – kurangnya sebesar 50% terutama penguarangan pada belan moda berupa pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung meubeler, pembangunan gedung abru, pembangunan infrastruktur yg masih memungkinkan untuk ditunda pada tahun berikutnya.

Namun ternyata peraturan peraturan yg telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, banyak yg diabaikan dan tidak dindahkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Ada 380 daerah yg terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 361 kabupaten/Kota yg tidak patuh pada peraturan yg telah ditetapkan terutama SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020.

Sementara itu untuk diwilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dari 18 kabupaten/Kota dan Provinsi ternyata ada 13 Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mendapatkan sanksi berupa penundaan transfer DAU sebesar 35%.

 13 Kabupaten kota tersebut adalah  Provinsi Sumsel, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura) , Muaraenim,  Ogan Komering Ilir (OKI) , Ogan Komering Ulu (OKU), Prabumulih, Lubuk Linggau, Banyuasin, Ogan Ilir (OI), OKU Selatan,  Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan Muratara.

“Sementara lima daerah kabupaten/ kota yang tidak mengalami penundaan transfer DAU nya yaitu Kota Pagar Alam, Kota Palembang Kabupaten Lahat, Kab OKU Timur dan Kabupaten Empat Lawang,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel),  Nunik Handayani, Selasa (2/6/2020).

Menurutnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam KMK No 10/KM.7/2020, bahwa apabila pemerintah daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran covid-19 di daerah, kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan, maka sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil baru akan dicabut.  

“Semua tergantung pada komitmen dan keseriusan pemerintah daerah masing masing dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pandemi covid-19,” katanya.(udy)