Ketua DPRD Sumsel Serukan Boikot Asuransi Bumiputera

Palembang, jurnalsumatra.com – Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati menyerukan agar memboikot asuransi Bumiputra karena telah mengabaikan pelayanan klaim asuransi nasabahnya, Jum’at (10/1/2020).

Seruan ini disampaikan dalam rapat berssama antara asuransi Bumiputra yang diwakili Adi dan nasabah, akibat sulitnya pencairan klaim asuransi yang dialami nasabah asuransi jiwa Bumiputera

Anita yang juga merupakan nasabah Bumiputera tersebut juga menyampaikan, tidak hanya anggota DPRD Sumsel yang menjadi nasabah asuransi jiwa Bumiputera, namun ada juga dari kalangan Aparatur Sipil negara (ASN) hingga pegawai honorer di lingkungan sekretariat DPRD Sumsel.

“Kami minta klaim asuransi kami secara dicairkan, bukan hanya kami namun ada juga nasabah Bumiputera dari ASN hingga honorer,” kata Anita Noeringhati kepada management Bumiputera Kantor wilayah Sumsel Babel, di gedung DPRD Sumsel saat menggelar pertemuan dengan nasabah Bumiputra di ruang Banggar DPRD Sumsel, Jumat (10/1/2020).

Anita juga menegaskan, klaim asuransi yang ditagih oleh nasabah merupakan suatu hak para nasabah yang harus dipertanggung jawabkan pihak Bumiputera.

“Itu sangat berarti bagi para kami para nasabah, karena disetor perbulan atau per 3 bulan sekali, sesuai dengan pollis yang dipilih oleh para nasabah,” katanya.

Masih dikatakan Anita selaku nasabah, para marketing Bumiputera ketika menagih tagihan pollis setiap bulan begitu cepat, namun ketika nasabah meminta klaim asuransi dicairkan tidak ada itikad baik dari Bumiputera.

“Kepada masyarakat jangan percaya dengan Bumiputera, nanti akan kami laporkan kepada pihak Polda, oleh karena itu tolong pikirankan para nasabah,” katanya..

Hal sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar, dirinya meminta kepada Bumiputera untuk segara mencairkan klaim asuransi yang diminta oleh para nasabah. “Klaim asuransi ada yang diajukan sejak tahun 2019 lalu namun sampai sekarang belum cair. Ada yang telah melapor ke pusat namun juga belum cair,” katanya.

Sementara itu, Kepala Administrasi Wilayah Bumiputera Sumsel Babel, Adi Nugroho mengatakan, dalam hal ini pihaknya tidak dapat berjanji kapan akan mencairkan klaim asuransi yang ditagih oleh para nasabah karena pencairan sepenuhnya kewenangan pusat.

“Nanti akan kita proses dulu, akan kota ajukan dahulu, kemudian diajukan kepada pusat, pusat yang akan memproses,”  katanya.(***)