Ketua PT Manado Didakwa Terima 120 Ribu Dolar Singapura

     Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono didakwa menerima 120 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1,24 miliar) dari anggota DPR fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha agar tidak melakukan penahanan atas terhadap Marlina Moha Siahaan dan memberikan putusan bebas di tingkat banding.
Uang itu diberikan dalam dua tahap yaitu sebesar 80 ribu dolar Singapura agar Sudiwardono mengeluarkan perintah tidak melakukan penahanan dan tahap kedua sebesar 30 ribu dolar Singapura dari janji 40 ribu dolar Singapura agar Marlina Moha di tingkat banding dinyatakan bebas
“Terdakwa Sudiwardono selaku hakim yang menjabat ketua pengadilan tinggi Manado menerima hadiah atau janji yaitu uang 80 ribu dolar Singapura terkait permiontaan Aditya Anugrah Moha agar terdakwa tidak melakukan penahanan pada tingkat banding atas diri Marlina Moha Siahaan,” kata jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Marlina Moha Siahaan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,25 miliar dengan perintah agar ditahan pada 19 Juli 2017. Saat itu Marlina menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara dan mantan Bupati Bolaang Mongondow.
Aditya lalu meminta tim kuasa hukum Marlina untuk mengajukan banding dan agar tidak dilakukan penahanan.
Aditya atas bantuan Wakil Ketua PT Sulawesi Tengah Lexsy Mamonto untuk menyampaikan ada saudaranya yang meminta tolong yaitu Marlina Moha Siahaan, anggota DPRD provinsi Sulut dan mantan Bupati Bolaang Mongondow. Lexsy menyampaikan akan dihubungi seseorang yang dipanggil “ustadz”.
“Ustaz” yang dimaksud adalah Adiya yang mengaku bebekerja sebagai anggota DPR. Aditya lalu meminta untuk bertemu dengan Sudiwardono. Aditya dan Sudiwardono bertemu pada 7 Agustus 2017 di ruang kerja Sudi.
“Aditya menyampaikan bahwa Marlina sudah melakukan upaya hukum banding terhadap putusan PN Manado, Aditya meminta agar terdakwa selaku Ketua PT Manado tidak melakukan penahanan dan disanggupi dengan mengatakan ‘ya nanti saya bantu, ibumu tidak akan ditahan namun harus ada perhatian’,” tambah jaksa Asri Irwan.
Sehingga Sudiwardono pun mengacuhkan surat Ketua Pengadilan Tipikor Manado Djaniko MH Girsang yang meminta agar Sudiwardono mengeluarkan penetapan penahanan di tingkat banding.

      Pada 9 Agustus 2017 di masjid kompleks rumah dinas Sudiwardono di Manado, dilakukan tawar-menawar jumlah pemberian uang. Aditya awalnya ingin memberikan uang sebesar 50 ribu dolar Singapura namun Sudiwardono meminta sejumlah 100 ribu dolar Singapura karena uang akan dibagikan kepada anggota majelis hakim lain yang menangani perkara Marlina.
“Atas tawaran terdakwa tersebut Aditya menyetujuinya lalu terdakwa meminta agar Aditya Anugrah Moha menyerahkan lebih dulu kepada terdakwa sebesar 80 ribu dolar Singapura di rumah terdakwa di Yogyakarta,” tambah jaksa.
Pemberian uang dilakukan pada 12 Agustus 2017 di rumah Sudiwardono di Yogya. Aditya menyampaikan “Ini kan uangnya sudah diserahkan bagaimana tidak dilakukan penahanan atas Ibu saya?”. Sudiwardono menjawab “hanya untuk tidak ditahan, kalau Ibu kamu mau bebas harus tambah lagi, uang ini sebagaimana kesepakatan di Manado, nanti kita ketemu lagi”.
Sehingga pada 18 Agustus 2017 Sudiwardono mengeluarkan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sudiwardono sebagai ketua PT Manado tidak melakukan penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan.
Pemberian tahap kedua yaitu memberikan uang sejumlah 30 ribu dolar AS serta fasilitas kamar hotel Alila Jakarta Pusat dari yang dijanjikan sejumlah 40 ribu dolar Singapura.
Aditya dan Sudiwardono kembali bertemu di pekarangan masjid Kartini, Manado, kompleks rumah dinas Ketua PT Manado pada September 2017.
“Dalam pembicaraan itu terdakwa menyampaikan ‘Kalau ingin Ibu bebas nanti tambah lagi 40 ribu dolar Singapura dan siapkan kamar di Hotel Alila Jakarta untuk penyerahannya’, dan disepakati bahwa penyerahan uang dilakukan pada 29 September 2017,” kata jaksa Asri.
Namun karena Sudiwardono sakit dan dirawat di RS Prof Kandow Malalayang Manado maka penyerahan berubah menjadi 6 Oktober 2017.
Penyerahan uang disepakati dengan kata sandi “pengajian”. Sudiwardono bersama istri tiba di hotel Alila pada 5 Oktober 2017 dan menginap di kamar 1203 yang dipesan menggunakan nama Muhamad Zakirsani.
Uang sebesar 30 ribu dola  Singapura diserahkan pada 6 Oktober 2017 di depan pintu tangga darurat sebagai bagian kesepakatan sebelumnya agar Marlina dapat diputus bebas.
“Kemudian Sudiwardono menanyakan sisanya dan terdakwa menjawab 10 ribu dolar Singapura akan diberikan setelah putusan perkara Marlina,” tambah jaksa.
Saat Aditya turun, petugas KPK menghapirnya dan menanyakan uang dan mendapati ada 30 ribu dolar Singapura di kamar Sudiwardono. Petugas KPK juga menemukan uang sejumlah 11 ribu dolar Singapura di dalam mobil Avanza yang sejumlah 10 ribu dolar Singapura yang merupakan bagian dari uang yang dijanjikan oleh Aditya.
Atas perbuatan itu Sudiwardono didakwakan pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.
Pasal itu mengatur mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 ratus dan paling banyak Rp1 miliar.
Sudiwardono juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut sehingga sidang dilanjutkan pada 7 Maret 2018.(anjas)

Leave a Reply