Kiara: Hentikan Praktik Perampasan Laut-Pesisir

     Jakarta, jurnalsumatra.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menegaskan agar berbagai pihak terkait dapat benar-benar menghentikan praktik perampasan ruang laut dan pesisir yang mengakibatkan hilang kesempatan melaut bagi nelayan.

“Praktik-praktik perampasan ruang laut dan pesisir terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir Indonesia. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi, Kiara mencatat setidaknya terdapat 37 proyek reklamasi di seluruh Indonesia dan pertambangan,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tidak hanya reklamasi praktik perampasan ruang-ruang penghidupan nelayan oleh pemerintah dan investor dengan mengatasnamakan pembangunan pariwisata menjadi praktik yang dapat ditemui hampir di seluruh wilayah pesisir Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, sudah seharusnya negara hadir dalam melindungi hak-hak mendasar dari nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam Indonesia.

“Dalam salah satu pidatonya, Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan bahwa akan membangun Indonesia sebagai negara poros maritim dunia yang menjadikan nelayan sebagai salah satu pilar utamanya. Ironisnya, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh nelayan-nelayan Indonesia,” katanya.

Susan menegaskan, saat ini tidak sedikit nelayan Indonesia yang harus berhenti dan terusir dari ruang penghidupannya.

Pada hari ini, Kiara bersama komunitas nelayan tradisional juga dijadwalkan menggelar aksi pawai kapal nelayan tradisional di Kaliadem, Muara Angke.

Rute dari pawai yang rencananya mengelilingi sejumlah pulau reklamasi itu bertajuk “Hentikan Perampasan Ruang Laut dan Pesisir: Masyarakat Pesisir Berdaulat dan Sejahtera”.

Sebelumnya, Susan juga pernah menyatakan bahwa proyek reklamasi tidak cocok untuk bangsa Indonesia yang memiliki daerah sangat luas seharusnya lebih dioptimalkan ketimbang mengambil jalan pintas dengan mereklamasi.

“Reklamasi kurang pas bagi bangsa ini, bisa dicek banyak juga lahan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan,” katanya dan menambahkan, lebih dari 107.000 keluarga nelayan yang telah merasakan dampak buruk 16 proyek reklamasi.

Selain itu, ujar dia, pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di 20 wilayah di Tanah Air juga disebut telah berkontribusi menghilangkan penghidupan warga dan menghancurkan ekologi pesisir.

Sekjen Kiara juga berpendapat agar jangan membandingkan Indonesia dengan Singapura terkait dengan persoalan reklamasi, karena luas Singapura relatif kecil, dan RI memiliki banyak areal yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menegaskan aktivitas reklamasi kini kerap digencarkan di sejumlah daerah merupakan bentuk perampasan laut yang mengurangi akses nelayan tradisional terhadap sumber daya laut.

“Proyek reklamasi pada 28 titik wilayah pesisir Indonesia sebagai ocean grabbing atau bentuk perampasan laut dari nelayan tradisional oleh para pengusaha yang rakus,” kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 3 =