Kominfo Awasi Penggunaan Frequensi Radio dan Alat Komunikasi

Palembang, jurnalsumatra.com – Dinas Kominfo Sumsel menggelar acara sosialisasi Asian Games dengan Tema “Asosialisasi Penggunaan Frequensi Radio dan Alat serta Perangkat Telekomunikasi” yang bertempat di Grand Atyasa Convention Centre Palembang (12/7/2018). Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada khalayak tentang tingkatan pengawasan penggunaan Frequensi Radio dan Alat Telekomunikasi.

Kepala Dinas Kominfo Sumsel Inanda Kirana mengatakan,  frequensi radio ini sendiri memang sudah ada dan sesuai dengan peraturan dari Kominfo, dan kewenangannya pun masih dipusat, sementara Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frequensi hanyalah perpanjangan tangan dari pihak pusat/ UPT. Tetapi walau didaerah tetap saja dilakukan koordinasi secara aktif, mengingat mau tidak mau banyak sekali pelanggaran berkaitan dengan Frequensi seperti perizinan penerbangan, BMKG dan itu sangat butuh Frequensi.

“Pentingnya Balmon ialah untuk mengawasi peredaran Radio, dan Kominfo bila untuk kedaerah hanya mengawasi saja. Kalau untuk penyiaran secara ilegal pasti ada ya, kita berharap dalam konteks mendukung Asian Games ini mari sama- sama oknum yang tidak berizin/ langgar peratutan tanpa izin Balmon dan Kementerian mohon ditertibkan  dan sebagai perpanjangan tangan dari pusat diharapkan Balmon benar- benar awasi proses perizinan penyiaran jangan sampai mengganggu proses Asian Games,” bebernya.

Kepala Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frequensi Radio Kelas I Palembang Muhammad Sopingi mengatakan,  masih banyak alokasi penyiaran yang lakukan pelanggaran/ ilegal seperti pelebaran frequensi sehingga menggangu frequensi lainnya.

“Kalau ditanya ada tidaknya pelanggaran jawabnya pasti ada, bahkan dampak dari pelebaran Frequensi itu sendiri berbahaya misalkan mengganggu penerbangan bahkan hal ini dapat membuat pilot kesulitan dalam komunikasi. Padahal sudah ada batasan alokasi masing- masing kalau untuk penerbangan 88 sampai 108, sementara penerbangan 110 hingga 137”. Jelasnya

Dalam hal ini Muhammad Sopingi juga jelaskan bahwa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang kesadaran akan hukum masih kurang.  ketika ditegur mereka marah- marah yang padahal ini menyalahi prosedur.

“Iya jadi galakan mereka kalau ditegur, padahal itu jelas pelenggaran. Kalau dari kita sendiri sering ada penertiban yang bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Polisi Daerah (Polda) Sumsel, tahun ini baru satu pihak yang kita tertibkan karena melakukan pelanggaran,” bebernya.

Dia menambahkan,  ini dilakukan karena sesuai dengan Undang- Undang No 36 tahun 1999 tentang komunikasi dan pasal 33 ayat 1 bahwa penggunaan penyiaran itu wajib memakai perizinan bahkan jika lakukan pelanggaran bisa terkena denda sebesar 400 Juta dan 4 tahun masa kurungan. (yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − fifteen =