Kominfo Makassar Sosialisasikan Keamanan Registrasi Kartu SIM

     Makassar, jurnalsumatra.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Makassar, Sulawesi Selatan, gencar melakukan sosialisasi mengenai sistem keamanan dalam proses registrasi kartu SIM telepon genggam (HP).
“Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kekhawatiran akan bocornya identitas pemilik kartu itu tidak benar karena sistem keamanannya sangat dijaga,” kata Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Denny Hidayat di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, perintah untuk meregistrasi ulang nomor kartu telepon genggam atau SIM card itu sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan siaran pers Badan Regulasi Teknologi Indonesia per tanggal 1 November 2017 hingga saat ini sudah tercatat 30 juta lebih Kartu SIM yang telah berhasil melakukan registrasi ulang. Namun Masih ada lebih sekitar 300 juta kartu SIM yang belum melakukan registrasi ulang.
“Sudah ada aturan yang mengharuskan pemilik nomor HP atau kartu SIM agar melakukan registrasi ulang dengan mencocokkan nomor identitas pribadinya,” katanya.
Hidayat mengaku, persoalan mengenai proteksi data pelanggan yang banyak dikhawatirkan itu masih menjadi polemik masyarakat, apalagi setelah ramai diberitakan mengenai bobolnya puluhan juta data pelanggan di Malaysia belakangan ini.
“Masyarakat tidak perlu khawatir persoalan keamanan data, ini kebijakan nasional data yang diambil hanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor Kartu Keluarga (KK), itupun hanya untuk mengetahui lokasi atau daerah mana pelanggan terdaftar di kependudukan,” ungkapnya.

     Denny Hidayat menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan registrasi ulang ini hanya untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan yang memang sering terjadi selama beberapa tahun terakhir.
Beberapa di antaranya seperti penipuan transaksi dalam jaringan (daring/online), penyebaran berita palsu atau hoax, serta dapat menanggulangi penyebaran narkoba di masyarakat ataupun tindakan terorisme.
“Kalau pun ada yang mengatakan kalau itu tidak aman dan menganjurkan tidak meregistrasi ulang kartu SIM, itu yang mesti dipertanyakan, ada hal apa kenapa begitu ngotot tidak mau registrasi,” jelasnya.
Menurutnya keamanan data pelanggan telah dijamin. Sebab sistem keamanan yang digunakan di pusat telah memiliki mekanisme proteksi yang tinggi berstandar internasional.
“Kalaupun data bocor, sanksinya akan diberikan kepada operator atau provider telekomunikasi yang bersangkutan. Yang pasti tugas kami di daerah tetap sosialisasikan kebijakan nasional ini,” tegasnya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 13 =