Komisi V DPRD Bakal Menghadap Kemen PAN-RB

Palembang, jurnalsumatra.com  – Komisi V DPRD pada 10 Februari mendatang bakal menghadap ke Kementerian PAN dan RB dan Kemendikbud, tujuannya untuk meminta kejelasan berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang mendera Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini di Sumsel.

“Seluruh anggota DPRD Sumsel tanpa terkecuali concern dan mendukung agar fungsi pendidikan itu harusnya sesuai perundang-undangan yang berlaku,” cetus Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati,SH,MH saat menerima audiensi jajaran pengurus PGRI Provinsi Sumsel di ruang rapat badan anggaran (banggar) DPRD Sumsel, (4/2/2020).

Selain itu, menurut Anita nantinya seluruh pimpinan dan anggota Komisi V dipimpin H Muchendi Mahzareki juga bakal menyampaikan penolakan tegas penghapusan guru honorer yang dinilai masih dibutuhkan utamanya untuk sekolah-sekolah di daerah pelosok. “Salah satu bukti keberpihakan DPRD Sumsel kepada guru honorer SMA-SMK se-Sumsel pada APBD tahun 2019 kita alokasikan anggaran sebesar Rp11,3 milyar untuk membayar guru honorer. Tapi kenapa justru ada yang belum dibayarkan itu menjadi tanggungjawab Disdik Sumsel dan kami pertanyakan juga hal itu,” imbuhnya. Senada disampaikn Koordinator Komisi V DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki yang berharap PGRI Sumsel bisa membantu memberikan data-data terkait alokasi dan kebutuhan guru di Sumsel.

“Jadi saat menghadap ke Kemen PAN RB nanti kami setidaknya punya bahan bahwa benar keberadaan guru honorer ini masih sangat dibutuhkan,” ucap Muchendi yang bisa merasakan kondisi dan dilema yang dihadapi guru honorer ini karena dirinya juga terlahir dari orang tua yang juga berprofesi sebagai guru ini. Sementara, anggota Komisi V DPRD Sumsel, H Askweni,SPd menyoroti soal PR besar di depan mata yang telah menunggu. Yakni, nasib dari puluhan tenaga guru dari PPPK yang telah dinyatakab lulus usai mengikuti tes pada tahun lalu namun hingga kini tak kunjung mengantongi Surat Keputusan (SK). “Soal penolakan penghapusan guru honorer saya sangat sependapat.

Tiap tahun kita selalu dimintai data analisis jumlah kebutuhan guru. Karena yang diterima menjadi PNS jumlahnya tak sebanding dengan guru PNS yang pensiun setiap tahunnya,” urai Askweni. Sebelumnya, ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto,SPd,MM menyampaikan kedatangan mereka ke DPRD Sumsel selain silaturahmi mengenalkan jajaran kepengurusan PGRI Sumsel. Juga ada beberapa permasalahan diantaranya keresahan guru honorer yang terancam bakal kehilangan pekerjaan setelah kebijakan penghapusan guru honorer. Selain itu, disampaikan pula beragam permasalahan yanf berkaitan dengan dana BOS dan mutasi yang tak sesuai prosedur.(kms)