Komisi V DPRD Sumsel Soroti Layanan BPJS Kesehatan

Palembang, jurnalsumatra.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli mengatakan, pertemuan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional dengan Komisi V DPRD Sumsel beberapa waktu lalu , pihaknya  melaporkan masukan masyarakat Sumsel khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya terkait kenaikan tarip BPJS Kesehatan saat itu  saat itu belum turun untuk kelas III Rp42 ribu.

“ Kita minta Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai lembaga yang dekat dengan presiden untuk membicarakan hal tersebut dengan presiden agar tarip BPJS Kesehatan kelas III diturunkan seperti sediakala,” katanya, kamis (2/4/2020)

Selain itu pihaknya meminta Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai lembaga pengawas BPJS Kesehatan untuk memberikan masukan kepada BPJS Kesehatan dan Presiden agar diberikan tax amnesti bagi masyarakat miskin yang tertunggak pembayaran premi BPJS Kesehatan yang selama ini membayar mandiri.

“Mungkin karena PHK atau usahanya lagi bangkrut yang tadinya mereka membayar mandiri BPJS Kesehatan tiap bulan sehingga tidak mampu membayar lagi,  saat mereka sakit dan berobat mereka disuruh membayar tunggakan itu baru bisa pakai BPJS Kesehatan, kita minta masukan ini diberikan kepada presiden dan BPJS Kesehatan agar  diberikan kebijakan khusus untuk masyarakat tertunggal tersebut,” kata politisi PKS ini.

Selain itu pihaknya juga menyoroti layanan BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit masih belum maksimal, mulai obat-obat yang masih sederhana, sampai antrian online dimana antrian online BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit sudah ada dan terakhir  pihaknya  meminta kinerja BPJS Kesehatan kedepan diperbaiki.

“Kami minta BPJS Kesehatan bisa menjadi lembaga penolong bagi masyarakat miskin dan tidak mampu,”katanya.#

Sebelumnya, Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam rangka menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait jaminan sosial di Provisnsi Sumatera Selatan, Kamis, (6/2) lalu.

Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk :

1. Perlu diadakannya Focus Group Discussion yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait Jaminan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan

2. DPRD mendorong perlu adanya sosialisasi Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan jo. Perpres 75 Tahun 2019 kepada Kepala Daerah dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

3. Penerapan aplikasi online agar bisa disosialisasikan dan ditingkatkan secara maksimal untuk mempermudah layanan terkait Jaminan Sosial.

4. Rujukan berjenjang diharapkan menjadi fokus kajian lebih lanjut.

5. FKTP diharapkan dapat menangani 144 diagnosa penyakit.(udy)