Kontrak Gelap Bulog Pengadaan Bansos Covid-19

Baturaja, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten OKU terpaksa melakukan pemanggilan Kepala Bulog dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU untuk dimintai penjelasan terkait adanya pendistribusian bansos covid-19 APBD OKU yang tidak layak dikonsumsi dan tidak wajar nilainya.

Viralnya info dimedia sosial, cetak dan elektronik yang mengungkapkan adanya beras rusak yang didistribusikan Bulog atas permintaan Dinas Sosial OKU untuk pembagian Bansos Covid-19 APBD OKU akhirnya mengunkap pasar gelap yang terjadi antara Bulog dan Dinas Sosial OKU.

Hal ini diungkapkan Densi Hermanto DPRD dari fraksi PKB berdasarkan hasil dengar pada rapat pembahasan bansos Covid-19 dari APBD OKU, Jum’at (29/05/2020).

“berdasarkan penjelasn dari pihak Bulog dan Dinas Sosial OKU maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada pasar gelap yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut,” tegas Densi.

Pernyataan Densi merupakan respon dari penjelasan pihak Bulog dan Dinas Sosial OKU yang menyatakan bahwa diatara keduanya belum ada kontrak kesepakatan harga terkait nilai satuan sembako yang sudah didistribusikan ke masyarakat OKU.

Pernyataan Politisi dari PKB tersebut juga didukung oleh pernyataan Yovi Sahrudin Politisi dari Partai Demokrat yang mulai curiga atas penjelasan kedua instansi tersebut.

“Jika belum ada kontrak kesepakan antara pihak bulog dan Dinas Sosial terkait harga dan satuan yang jelas maka saya juga menyimpulkan ada pasar gelap pada proses pengadaaan bansos ini,” tegas Yopi.

Lebih lanjut Yopi mengatakan apakah mungkin pihak bulog berani mendistribusikan sembako tanpa ada kontrak kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak.

“apakah pihak bulog berani menditribusikan barang tanpa adanya kontrak kerjasama sebelumnya, apakah tidak takut rugi jika belum ada kesepakatan harga yang ditentukan, bagaimana seandainya pihak Dinas Sosial OKU tidak mau membayarkan harga dari penawaran Bulog,” ujar Yopi.

Pernyataan kedua politisi tersebut terkait pernyataan Kepala Dinas Syaiful Kamal, SKM Epid yang menyatakan bahwa beras yang rusak bisa diganti dengan yang baru karena pihak Pemkab OKU belum melakukan pembayaran dan mengenai harga satuan masing-masing item sembako yang dibagikan belum ada kontrak kesepakatan, sehingga pihak pemkab OKU masih bisa melakukan klaim pada berdasarkan jumlah yang didistribusikan dan layak.(red)