Kotabaru Terima Program Bantuan Rumah Rp6 Miliar

     Kotabaru, jurnalsumatra.com – Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengapresiasi direalisasikannya bantuan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam program rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus (Rusus) dan bantuan dana stimulan 2018.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto bersama rombongan usai melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah pusat di Jakarta, Sabtu mengatakan, pihaknya menyambut gembira atas realisasi program tersebut.
“Dari program Rusunawa, pada 2018 ini Kotabaru mendapat bantuan sebanyak 58 unit senilai Rp6 miliar,” kata Denny.
Rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat khususnya berprofesi nelayan yang berpenghasilan rendah (MBR) itu dibangun tiga lantai di atas lahan berukuran 16×20 meter milik Pemprov terletak di kawasan pelelangan ikan.
Dikatakan Denny, program kedua adalah bantuan pembangunan rumah khusus, yang pada tahun ini mendapat alokasi sebanyak 50 unit yang diperuntukkan warga Desa Uka-uka.

     Dia menjelaskan, progress pembangunan rumah khusus ini sudah selesai dan tinggal penyerahan kepada mereka nelayan yang berhak mendapatkan.
Selanjutnya adalah program bantuan rumah berupa dana stimulan sebanyak 250 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Timur.
“Mengingat masih banyak jumlah masyarakat yang memerlukan bantuan dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak, kami mengharapkan dan berusaha agar tiap tahunnya program tersebut bertambah baik kuantitas dan anggarannya,” harap Denny.
Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah kaitannya dengan program bantuan rumah, Pemkab Kotabaru juga telah membebaskan lahan di daerah Tanjung Lalak.
Dibebaskannya lahan tersebut dimaksudkan nantinya akan dibangun rumah dari program dari Kementerian PUPR untuk tahap berikutnya yang akan direalisasikan pada 2019.
H Genta Kusan yang turut dalam kunjungan kerja tersebut menambahkan, ketiga program bantuan rumah dari Kementerian PUPR tersebut akan direalisasikan dalam tiga tahap yang dimulai pada 2018.
“Tujuan adanya program ini yakni menanggulangi adanya pemukiman kumuh masyarakat sekaligus mengentaskan warga dari kawasan tempat tinggal yang kurang layak,” jelas Genta.(anjas)

Leave a Reply