KPID Minta Frekuensi Tidak Disalahgunakan Saat Pilkada

     Mataram, jurnalsumatra.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat meminta seluruh lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio untuk tidak menyalahgunakan frekuensi pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak berlangsung pada 27 Juni 2018.
“Kami ingin memastikan frekuensi sebagai milik publik, tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik,” kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) Maryati SH, MH, di Mataram, Senin.
Pihaknya akan ekstra ketat mengawasi perilaku lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi dan berita seputar pilkada serentak. Jika ada yang melakukan pelanggaran tentu akan ada sanksi.
“Kami berkomitmen kuat meningkatkan pemantauan isi siaran terutama di tahun politik 2018,” ujarnya.

Selain memantau siaran TV, KPID NTB juga memantau siaran radio secara “realtime” dengan melibatkan sembilan tenaga analis media dan relawan pemantau dari mitra kerja.
Maryati menambahkan pihaknya juga pasti akan memperbaharui perjanjian kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panwaslu di seluruh NTB.
“Langkah tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan tukar-menukar informasi hasil pengawasan peserta pilkada dan pemantauan siaran radio dan TV di 10 kabupaten/kota,” ucap Maryati yang berlatar belakang penasehat hukum dan aktivis perempuan ini.
Pilkada serentak pada 2018 akan digelar di 171 daerah. Khusus di NTB, akan digelar pilkada calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB secara serentak atau bersamaan dengan pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Lombok Timur, dan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.
Adapun pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018, sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan mulai 28 Juni 2018.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 3 =