KPK Panggil Empat Saksi Kasus Lampung Tengah

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.
Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga, kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Empat saksi itu antara lain Kepala Bidang Air Bersih dan Pertanaman Kabupaten Lampung Tengah Indra Erlangga, anggota DPRD Komisi IV Tahun 2015 sampai sekarang Ikade Asian Nafiri serta dua PNS Dinas Biga Marga Kabupaten Lampung Tengah masing-masing Aan Riyanto dan Andri Kadarisman.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK baru saja melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa yang juga tersangka dalam kasus tersebut.
KPK telah menetapkan empat tersangka masing-masing Mustafa, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rusliyanto sebagai tersangka suap dalam kasus tersebut.
Selain Mustafa, KPK juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Taufik Rahman.
Artinya, ada dua tersangka dalam kasus tersebut yang sudah dilimpahkan ke penuntutan, yaitu Taufik Rahman dan Mustafa.

Mustafa disangka sebagai pihak pemberi secara bersama-sama dengan Taufik Rahman  disangka menerima arahan Bupati terkait dengan permintaan sejumlah uang dari pihak anggota DPRD dengan kode “cheese”.
Diduga arahan Mustafa itu agar uang diambil atau diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta dan dari dana taktis Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp100 juta Rupiah dengan total Rp1 miliar
Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu J Natalis Sinaga dan Rusliyanto.
Diduga, pemberian uang untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.
Direncanakan akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.
Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai persyaratan nota kesepamahan (MoU) dengan PT SMI.
Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 3 =