KPK Panggil Mantan Bupati Buton Sjafei Kahar

     Jakarta,jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Bupati Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Sjafei Kahar dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Sjafei Kahar, mantan Bupati Buton periode 2006-2011 diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tonny Kongres terkait kasus suap kepada Bupati Buton Selatan terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Selain Tonny, KPK juga telah menetapkan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK tengah mendalami terkat aliran dana kepada Agus Feisal Hidayat.
Agus diduga menerima total Rp409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
Tonny Kongres diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati.
KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana itu antara lain uang Rp409 juta dalam pecahan seratus ribuan, buku tabungan Bank BRI atas nama Aswardy (pegawai PT BRI/orang kepercayaan Tonny Kongres terkait penarikan Rp200 juta, dan buku tabungan Bank BRI atas nama Anastasya (anak dari Tonny Kongres).
Selanjutnya, barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat-alat kampanye salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
Sebagai pihak yang diduga pemberi, Tonny Kongres disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Agus Feisal Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(anjas)

Leave a Reply