KPK Periksa 11 Anggota DPRD Sumut

    Medan, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa secara intensif sebanyak 11 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009- 2014, terkait pengesahan APBD dan pembatalan pengajuan hak interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Pantauan di Mako Brimob Polda Sumut, Selasa, ke-11 Anggota DPRD Sumut yang dimintai keterangan itu yakni Rizal Sirait, Tohonan Silalahi, Abu Bakar Tamba, Taufan Agung Ginting, Fahru Roji, Tonien Sianturi, Arlene Manurung, Darmawan Sembiring, Murni Elieser, Fadli Nurzal, dan Abu Hasan Maturidi.
Pemeriksaan terhadap mantan anggota legislatif itu, dimulai sejak pukul 09.00 WIB, dan hingga pukul 14.30 WIB masih berlangsung di Lantai II  Mako Brimob.
Sejumlah Anggota DPRD Sumut yang telah selesai menjalani pemeriksaan, yakni Taufan Agung Ginting, Fahru Roji dan Arlene Manurung.
Ketiga Anggota DPRD Sumut selesai diperiksa pada pukul 11.00 WIB atau diperiksa selama lebih kurang dua jam.
Kemudian, Anggota DPRD Sumut Tohonan Silalahi, Darmawan Sembiring, dan Rizal Sirait, selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 11.40 WIB.
Sedangkan, Anggota DPRD Sumut, Fadli Nurzal, Abu Bakar Tamba, Murni Elieser, Abu Hasan Maturidi hingga pukul 14.30 WIB, masih menjalani pemeriksaan.
Pada Senin (29/1), 11 Anggota DPRD Sumut juga diperiksa KPK yakni Jhon Hugo Silalahi, Richard Edi Lingga, Tunggul Siagian, Yusuf Siregar, Tahan Manahan  Panggabean, Biller Pasaribu, Musdalifah, Elizaro Duha, Syahrial, dan Feri Suandu S Kaban,
Anggota DPRD Richard Edy Lingga usai diperiksa KPK dan langsung keluar dari ruangan pintu belakang Markas Brimob Polda Sumut sekitar pukul 12.00 WIB.
Sementara, Eddy Lingga yang melihat wartawan sedang berkumpul di samping Markas Brimob, bergegas masuk ke dalam mobil pribadi warna putih dengan nomor polisi BK 1653 FB.
Sementara itu, sejumlah penyidik KPK yang ditanyai wartawan, tidak bersedia memberikan penjelasan.

      Sebelumnya, Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang dikonfirmasi Antara di Medan, Kamis (25/) melalui pesan singkat mengakui adanya pemeriksaan dan upaya meminta keterangan dari sejumlah Anggota DPRD Sumut.
“Memang ada jadwal permintaan keterangan pada sejumlah anggota DPRD di Sumut. Itu proses pengembangan perkara sebelumnya. Karena sedang penyelidikan, kami tidak dapat memberikan banyak keterangan,” katanya.
Pemeriksaan ulang yang dilakukan KPK tersebut ditujukan kepada 46 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.
Pemeriksaan  tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam pembahasan APBD dan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban APBD. Pada 2017, KPK juga telah memeriksa seluruh Anggota DPRD Sumut.
Pengadilan Tipikor Medan juga telah menghukum empat tahun penjara mantan kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, karena terbukti menyuap anggota DPRD dalam pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.
Selain itu, Pengadilan Tipikor Jakarta, juga menjatuhkan vonis empat hingga 4,5 tahun kepada 13 Anggota DPRD Sumut, karena terbukti bersama-sama menerima suap terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Beberapa Anggota DPRD Sumut itu yakni Muhammad Affan, Bustami, Zulkifli Husein, dan Guntur Manurung.(anjas)

Leave a Reply