KPK Periksa Pengacara Golkar Dalam Kasus KTP-E

   Jakarta, jurnalsumatra.com – Pengacara Golkar Rudy Alfonso memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dugaan korupsi kasus KTP-E dengan tersangka Markus Nari.
“Rudy Alfonso diperiksa sebagai penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan 27 Oktober 2017,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.
Rudy Alfonso diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dugaan korupsi merintangi proses penyidikan, persidangan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan kasus KTP-E untuk tersangka anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari.
Sebelumnya, mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai yang diperiksa dalam kasus yang sama mengakui bahwa Rudy yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Ketua Mahkamah Partai Golkar itu dekat dengan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
“Saya katakan dia (Rudy) memang ketua bidang hukum dan mahkamah partai dan ada pengaturan pengacara sendiri yang sejak lama selalu menangani masalah-masalah advokasi partai Golkar dan sebagai teman yang cukup baik dengan ketua saya hampir semua kasus-kasus ketum dan kader-kader di daerah ditangani oleh bidang hukum. Hubungan persahabatan dan pekerjaan antara Rudy dan ketum juga bukan baru, artinya sudah lama,” kata Yorrys pada pemeriksaa Selasa (31/10).
Pada persidangan 22 Agustus 2017 lalu, pengacara Elza Syarif membenarkan keterangan soal percakapan antara Farhat Abbas dengan seorang bernama Zul yang disebut sebagai seorang petinggi Golkar di bidang hukum. Dalam pebicaraan Zul dan Farhat Abbas, Elza mendengar bahwa Zul tidak setuju dengan cara-cara Rudy Alfonso terkait perkara e-KPT karena Rudy merancang agar saksi-saksi mencabut keterangan dalam pesidangan.

   “Saya dengan percakapan itu di mobil dialog mereka karena mereka menggunakan ‘hands free’, terus saya bilang sama Farhat mungkin dia (Zul) iri sama Rudy karena  Rudy tiba-tiba menjadi ketua mahkamah partai (Golkar) menggatnikan Pak Muladi, padahal dia (Rudy) baru pernah terkena kasus di Batam, saya dengerkan cerita saja,” kata Elza dalam kesaksiannya pada 22 Agustus 2017.
Markus Nari disangkakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada penggeledahan 10 Mei 2017 lalu KPK menemukan barang bukti elektronik dan BAP Markus saat masih menjadi saksi dalam penyidikan KTP-E. Markus pun sudah dicegah untuk bepergian selama 6 bulan ke depan sejak 30 Mei 2017.
Markus Nari adalah salah satu anggota DPR yang disebut dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E 2010-2012.
Dalam dakwaan disebutkan guna memperlancar pembahasan APBN-P tahun 2012 tersebut, sekitar pertengahan Maret 2012 Irman dimintai uang sejumlah Rp5 miliar oleh Markus Nari selaku anggota Komisi II DPR. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Irman memerintahkan Suharto untuk meminta uang tersebut kepada Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudiharjo yang merupakan anggota konsorsium PNRI.
Atas permintaan itu, Anang hanya hanya memenuhi sejumlah Rp4 miliar yang diserahkan kepada Sugiharto di ruang kerjanya. Selanjutnya Sugiharto menyerahkan uang tersebut kepada Markus Nari di restoran Bebek Senayan, Jakarta Selatan.
Namun dalam sidang 6 April 2017 lalu, Markus membantah hal tersebut.(anjas)

Leave a Reply