KPK Soroti Soal Koordinasi Dalam Densus Tipikor

  Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua KPK Agus Rahardjo menyoroti soal sulitnya koordinasi antar-lembaga pemberantasan korupsi bila Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Polri benar-benar terbentuk.
“Masukannya (KPK) pasti terkait dengan koordinasi. Koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Kami memberi contoh, banyak lembaga yang kalau begitu banyak (jumlah) lembaga maka koordinasinya masih sulit, jadi itu kami sampaikan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Agus menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Menpan RB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya.
Agus tidak menyampaikan secara gamblang hasil rapat tersebut, namun ia juga mengaku bahwa pembentukan Densus Tipikor masih dipelajari.
“Ya (pembentukan densus tipikor) masih akan dipelajari, tadi keputusannya begitu. Tapi yang lebih kompeten memberikan pernyataan Pak Kapolri,” tambah Agus.
Ia pun menekankan bahwa Presiden Joko Widodo masih tetap mendukung KPK.
“Presiden berkali-kali menyampaikan peran KPK perlu diperkuat, beliau juga menyampaikan seperti itu, jadi perannya harus diperkuat,” ungkap Agus.

   Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan bahwa pemerintah belum akan memasukkan anggaran densus tipikor pada RAPBN 2018.
“Diputuskan bahwa pembentukan densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Wiranto.
Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam rapat kerja berjasa dengan Komisi III DPR pada 12 Oktober 2017 lalu.
Alasan penundaan terutama terkait dengan anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor tersebut.
“Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya,” tambah Wiranto.
Tito sebelumnya juga menyatakan Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3.560 polisi dengan sistem anggaran Densus Tipikor sama seperti KPK, yakni menggunakan sistem “at cost” (berdasarkan kebutuhan), bukan sistem indeks seperti saat ini.
Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin seorang perwira bintang dua. Kepala Densus akan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.
Densus Tipikor tersebut akan dibagi kepada tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).
Sedangkan anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai sekitar Rp2,6 triliun yaitu untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp786 miliar, belanja barang sekitar Rp359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 13 =