KPK: Tersangka Suap RSUD Barabai Segera Disidang

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap seorang tersangka suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, Tahun Anggaran 2017.
“Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka Donny Witono, Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka dari penyidik ke penuntut umum atau tahap dua,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Rencananya, kata Febri, sidang terhadap Donny Witono akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Febri mengatakan hingga saat ini total telah diperiksa 17 saksi untuk tersangka Donny Witono.
Unsur saksi terdiri dari Bupati Hulu Sungai Tengah, Direktur RSUD Damanhuri Barabai Hulu Sungai Tengah, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Tahun Anggaran 2017, dan anggota pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Tahun Anggaran 2017.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Direktur Utama PT Putera Dharma Raya, Direktur PT Sugriwa Agung, dan PNS pada Pemkab Hulu Sungai Tengah dengan unit kerja di RSUD Damanhuri Barabai.
“Tersangka Donny Witono sendiri telah diperiksa sekurangnya tiga kali pada 15 dan 21 Februari 2018 dan 1 Maret 2018,” ungkap Febri.
KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus itu pada 5 Januari 2018.
Diduga sebagai pihak penerima, yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif, Direktur Utama PT Putra Dharma Karya Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung  Abdul Basit. Sedangkan diduga sebagai pihak pemberi, Donny Witono.
Diduga pemberian uang sebagai “fee” proyek pembangunan ruang perawatan Kelas I, II, VIP, dan super VIP di RSUD Damanhuri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

     Dugaan komitmen “fee” proyek itu adalah 7,5 persen atau sekitar Rp3,6 miliar.
Untuk melancarkan realisasi pembayaran “fee” proyek RSUD maka sempat dijanjikan akan ada proyek besar lain tahun 2018, di antaranya pembangunan UGD.
Salah satu kode realisasi sudah dilakukan adalah digunakannya kalimat “udah seger, kan?”.
Dugaan realisasi pemberian “fee” proyek itu antara lain pemberian pertama dalam rentang September sampai Oktober 2017 sebesar Rp1,8 miliar, dan pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp1,8 miliar.
Selanjutnya sebagai komisi, Donny Witono melakukan transfer ke Fauzan Rifani sejumlah Rp25 juta.
Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni rekening koran atas nama PT Sugwira Agung dengan saldo Rp1,825 miliar dan Rp1,8 miliar, uang dari brankas di rumah dinas Abdul Latif sebesar Rp65,65 juta serta uang dari tas Abdul Latif di ruang kerjanya sebesar Rp35 juta.
Sebagai pihak yang diduga penerima Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan diduga pihak pemberi Donny Witono disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =