KPU: DCT DPRD Sulteng Tidak Berubah

     Palu, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming  mengatakan tidak ada perubahan jumlah daftar calon tetap (DCT) dibandingkan dengan daftar calon sementara (DCS) beberapa waktu lalu.
“Semua yang ditetapkan pada daftar calon sementara (DCS) tidak ada perubahan,¿ katanya saat dihubungi di Palu, Jumat.
KPU Sulteng, katanya, telah menetapkan DCT anggota DPRD provinsi setempat pada Pemilu tahun 2019, dalam rapat pleno di aula KPU Sulteng, Kamis (20/9) dengan dihadiri anggota Bawaslu Sulteng Sutarmin.
Tanwir merasa bersyukur bahwa selama proses penetapan DCS dan DCT, tidak terjadi gesekan-gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, komisioner KPU Sulteng Samsul Gafur menjelaskan dari semua calon legislatif yang terdaftar di DCS, ada satu partai yang calonnya meninggal dunia, namun sudah ada calon pengganti dan KPU menyatakan memenuhi syarat.
Kemudian, kata dia, ada beberapa calon yang harus menyampaikan keputusan pemberhentian kepada pihak KPU, sebelum penetapan DPT, berdasarkan ketentuan PKPU.

Namun berdasarkan PKPU, diberikan kelonggaran kepada mereka jika terhalang dan di luar kemampuan mereka Sehingga para caleg itu, diwajibkan untuk membuat pernyataan.
“Ada calon yang telah menyampaikan SK pemberhentian seperti mereka yang mengundurkan diri jadi aparatur sipil Negara (ASN) atau yang masih menjadi anggota partai lain atau anggota dewan dari partai lain. Namun, ada juga yang masih menyampaikan surat pernyataan. Sehingga semuanya dianggap memenuhi syarat,¿ jelas Samsul.
Selanjutnya kata dia, usai penetapan DPT tersebut, kalau ada calon yang meninggal dunia, atau pun memiliki putusan tetap dari pengadilan atas kasus yang sedang dijalaninya, atau mengundurkan diri, maka akan dilakukan pencoretan tetapi tidak dapat diganti lagi.
“Pencoretan tidak akan mengubah susunan nomor urut di dalam DCT,” ujarnya.
Kemudian, komisoner KPU lainnya, Sahran Raden menjelaskan terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) bahwa lokasi yang ditentukan oleh KPU Sulteng adalah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten dan kota.
“Lokasi yang tidak dapat dipasang APK di antaranya rumah sakit dan kantor pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, gedung pemerintah serta rumah ibadah,” ujarnya.
Namun kata dia, ada beberapa daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan untuk tidak memasang baliho di taman-taman kota dan beberapa ruas jalan utama. (anjas)

Leave a Reply