KPU Mesuji: Warga Moromoro Bisa Memilih Dengan Suket Disdukcapil

Mesuji, Lampung, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung memastikan sedikitnya 1.500 hingga 2.000-an warga di Moromoro yang tinggal di Register 45 Sungai Buaya masih dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 209 jika membawa surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

  Ketua KPU Mesuji Ali Yasir, saat dikonfirmasi di Mesuji, Kamis, menjelaskan terkait ketidakpastian hak politik dialami ribuan warga Moromoro yang terancam kehilangan hak pilih pada Pemilu 2019 nanti.

  “Kami menjalankan UU Pemilu saat ini, dan sejak awal KPU Mesuji sudah melakukan beberapa hal terkait Moromoro ini,” katanya menegaskan pula.

  Ali Yasir menjelaskan, dari data yang diterima, kemudian pihaknya melakukan crosscheck menyandingkan data itu ke Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kemendagri. “Ada beberapa yang masuk dalam administrasi Mesuji, ada yang tidak,” ujarnya lagi.

  Dia menerangkan lagi, data yang tidak ketemu sandingan, disampaikan oleh KPU Mesuji ke Disdukcapil setempat untuk dicek kembali..”Tetapi Disdukcapil tidak menemukan data administrasinya,” ujar dia pula.

  Namun, ia menegaskan, KPU Mesuji akan mengambil kebijakan, jika mereka, warga Moromoro itu maupun warga lainnya di Mesuji memiliki dokumen KTP elektronik atau suket yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, maka bisa memilih di TPS sesuai alamat KTP-el atau suket itu.

  Sedikitnya 1.500 hingga 2.000 warga di Moromoro, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang tinggal di kawasan Register 45 Sungai Buaya terancam kehilangan hak pilih pada Pemilu 2019 ini karena hingga kini belum diperoleh kepastian terdaftar sebagai pemilih.

  Sebanyak sekitar 700-an KK warga tinggal di Moromoro, Register 45 Sungai Buaya, Mesuji itu, dan seharusnya 1.500 hingga 2.000 warga di antaranya punya hak pilih, tapi oleh pemerintah selama ini sebagai warga yang tinggal di kawasan terlarang, sehingga tidak memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan. Sebagian besar mereka tak memiliki KTP-elektronik atau suket.

  Menurut Sahrul Sidin, Ketua Persatuan Petani Moromoro Way Serdang (PPMWS) di Mesuji, Rabu (10/4), warga telah berusaha mendatangi sejumlah pihak untuk memastikan hak pilih mereka pada Pemilu 2019 ini, namun hingga kini belum memperoleh kepastian.

  “Bagaimana ini, kami ini warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia, seharusnya hak pilih kami diperhatikan,” ujar Sahrul, didampingi sejumlah pengurus PPMWS dan perwakilan warga Moromoro itu pula.

  Anak Agung Ngurah Husada selaku pendamping warga dalam memperjuangkan hak pilih itu, menyatakan sejumlah upaya telah dilakukan warga Moromoro dari pedusunan Simpang Asahan, Moro Dewe, Moro Seneng, Moro Dadi, dan Suka Makmur untuk mendapatkan kepastian.

  “Kami masih terus memperjuangkannya. Kami sudah datangi KPU Kabupaten Mesuji dan Disdukcapil tapi belum juga ada kejelasan tentang hak konstitusional warga negara Indonesia yang seharusnya punya hak pilih yang harus dihormati,” ujarnya lagi.

  Padahal dalam Pemilu 2004 dan 2014, ribuan warga tersebut mendapatkan hak pilih dan bisa mengikuti pemilu saat itu. Namun saat ini kendati hanya tinggal sepekan lagi menjelang hari H Pemilu 17 April 2019, mereka belum mendapatkan kepastian apakah bisa memilih atau tidak.

  “Kami masih akan mempertanyakannya kembali ke Bupati dan Pemkab Mesuji, untuk memastikan hak pilih kami pada Pemilu 2019 ini tidak hilang,” kata Nyoman Sudanra.

  Menurut Sahrul Sidin dan Anak Agung Ngurah Husada, mereka umumnya sudah tinggal di sini sejak tahun 1994 hingga sekarang.

  Selain itu, sejumlah warga lain yang tinggal di sekitar Register 45, sebagian di antaranya justru dapat menggunakan hak pilih dan memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan.

  “Kenapa perlakuan terhadap kami warga Moromoro berbeda. Mustinya jangan selalu dikaitkan dengan persoalan larangan tinggal di Register 45, karena bagaimana pun kami sudah bertahun-tahun di sini, seharusnya mendapatkan kepastian sebagai warga negara dan berhak memiliki keabsahan dokumen kependudukan serta hak pilih yang juga harus dihormati oleh negara dan konstitusi. Persoalan konflik agraria seharusnya tidak menghilangkan hak politik warga di sini,” kata Sahrul Sidin pula.

  “Kalau memang kami dianggap warga negara yang ilegal, kenapa pula pemerintah tidak segera mencarikan solusinya yang terbaik bagi kami, kenapa kami dibiarkan terombang-ambing seperti ini terus. Kami juga berhak hidup dan berkembang di sini, dengan hak-hak yang seharusnya kami miliki sebagai warga negara,” ujar Sahrul Sidin pula.

  Data dari KPU Mesuji, daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji sebanyak 153.674 orang, yaitu pemilih laki-laki 79.759 orang, dan pemilih perempuan 73.915 orang.

  Kawasan Register 45 Sungai Buaya di Mesuji, masuk dalam wilayah Kecamatan Mesuji Timur atau Way Serdang di Kabupaten Mesuji. KPU Mesuji menyampaikan pula, untuk Kecamatan Way Serdang jumlah DPT Pemilu 2019 mencapai 31.482 orang, yaitu pemilih laki-laki 16.211 orang dan perempuan 15.271 orang. Sedangkan DPT di Kecamatan Mesuji Timur yaitu 25.601 orang pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 13.414 orang, dan pemilih perempuan 12.187 orang.

  Ketua KPU Mesuji Ali Yasir memastikan, bila ada warga Moromoro membawa suket dan datang ke TPS pasti dilayani sepanjang surat suara masih ada. “Suket itu yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Mesuji,” katanya lagi.(anjas)