KPU Palembang Tidak Bersalah


Palembang, jurnalsumatra.com – Penasehat Hukum Komisioner KPU Palembang Rusli Bastaran bersikukuh Kliennya Tidak Bersalah. Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut dinilai tidak sesuai. Kelima terdakwa komisioner KPU tidak bersalah dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami tidak sependapat, dan tidak terbukti. Menurut kami kelimanya tidak bersalah,” kuaa hukum, Rusli Bastari saat ditemui usai persidangan di PN Klas IA Palembang, Kamis (11/07/2019).

Karena itu, pihaknya akan mengemukakan alasannya secara yuridis jika kliennya tidak bersalah. Diharapkan, nantinya menjadi pertimbangan majelis dalam memberikan vonis. “Besok kami akan buat pembelaan bahwa klien kami tidak bersalah dan kami inginya dibebaskan,” terangnya.

Salah satu poin pledoi yakni persoalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dijelaskannya, dalam persidangan terbukti kalau terjadi kekurangan surat suara.

Namun, seharusnya yang bertugas mencari dan memunut surat suara yakni PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dipersidangan memang terbukti kalau terjadi kekurangan surat suara. Namun, seharusnya ini tugas dari PPK dan PPS untuk memungut surat suara yang kelebihan mulai dari TPS hingga kelurahan bahkan dalam dapil.

Seharusnya, jika ini dilakukan maka surat suara dapat tercukupi karena nyatanya banyak surat suara yang berlebihan dalam satu dapil.

“Yang kita butuhkan pada saat pemilu kemarin itu hanya berapa ribu. Sedangkan, kelebihannya di kecamatan bisa mencapai puluhan ribu. Artinya, jika dilakukan maka akan cukup, sehingga tidak timbul masalah,” ujarnya.

Sedangkan, tugas KPU sesuai dengan edaran jika pencoblosan terhenti maka baru dapat dikeluarkan surat penetapan untuk Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). “Pokoknya lihat saja pledoi besok,” singkatnya.

Sementara itu, Terdakwa, Ketua KPU Palembang, Eftiyani menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Ia mengaku persidangan ini belum selesai baru pembacaan tuntutan dan pihaknya memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan. “Kami harap abis salat Jumat perkara Palembang ini selesai. Saya sudah capek,” tutupnya

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutanya usai pada majelis hakim terhadap lima orang komisioner KPU Palembang selama enam bulan penjara, Kamis (11/7/2019).

JPU, Ursula Dewi menyebutkan kelima terdakwa ini terbukti secara sah melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya hak pilih orang lain sesuai dengan pasal yang tercantum dalam pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto pasal 55 KUHP.

Selain enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Kemudian, dikenakan denda sebesar Rp 10 juta subsider satu bulan penjara.

Menurutnya, tuntutan yang diberikan ini sudah sesuai pertimbangan. Dimana, dalam persidangan terdapat hal yang memberatkan. Namun, ada juga yang meringankan seperti terdakwa telah berprilaku sopan, memiliki tanggungan dan telah menyukseskan berlangsungnya Pemilu di Kota Palembang.

“Kami menggunakan pasal 510 karena Pasal 554 adalah alternatif atau saling mengecualikan. Jadi, jika sudah terbukti tidak perlu lagi menggunakan 554,” katanya saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang.

Ia mengaku para terdakwa tidak harus dilakukan penahanan atau penjara. Namun, apabila dalam satu tahun melakukan tindak pidana maka akan langsung dilakukan penahanan. Meskipun begitu, jika nantinya telah divonis terbukti bersalah maka status kelima komisioner tetap narapidana walaupun tidak dilakukan penahanan.  “Kita lihat saja besok vonisnya,” singkat Dewi.

Sementara itu, Majelis Hakim yang diketaui Erma Suharti mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan jika memang ada pembelaan. “Sidang akan dilanjutkan keesokan harinya dengan agenda pembelaan dan vonis,” singkatnya.(tim)