KPU: Pencalonan DPRD Harus Menyerahkan Pakta Integritas

    Bantul, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan pencalonan anggota DPRD pada Pemilu 2019 disyaratkan harus menyerahkan pakta integritas.
“Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, pada saat pencalonan harus menyerahkan pakta integritas yang menyatakan bahwa calon itu harus terbebas dari tindak pidana tiga kasus besar,” kata Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara di Bantul, Rabu.
Menurut dia, tiga kasus kejahatan besar itu adalah bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan tindak pidana korupsi.  Pakta integritas itu harus ditandatangani pimpinan partai politik (parpol) bersangkutan.
Johan menjelaskan, pakta integritas ini dilampirkan dalam dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2019, selain itu juga ada surat keterangan (SK) dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dipidana.
“Surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak dipidana harus ada, namun ada tambahan pakta integritas yang menyatakan bahwa tidak tersangkut tiga kejahatan besar. Jadi ada perbedaan antara surat keterangan tidak dipidana dengan yang pakta integritas,” katanya.
Terkait dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2019 yang sudah dibuka sejak 4 Juli lalu, menurut dia, hingga pekan ini belum ada parpol yang mengajukan, namun sudah ada beberapa yang konsultasi tentang pencalonan.

       “Kalau yang mendaftar belum, namun kalau konsultasi tentang pencalonan anggota DPRD ada beberapa parpol, karena mereka (parpol) ke KPU salah satunya juga untuk menanyakan terkait surat keterangan yang disyaratkan,” katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Bantul Arif Widayanto mengatakan, mantan narapidana memang ada syaratnya dalam pencalonan, bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahataan seksual terhadap anak dan atau korupsi.
Menurut dia, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada pasal 7 huruf h bab pengajuan bakal calon.
Selain itu, kata dia, dalam pasal 7 huruf g juga disyaratkan tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana lima tahun atau lebih berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Jadi ada tiga kategori mantan terpidana yang tidak dapat dicalonkan,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 10 =