KPU Solok Usulkan Dua Alternatif Dapil Pemilu

     Arosuka, Sumbar, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengusulkan dua alternatif daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD setempat untuk Pemilihan Umum pada April 2019.
Ketua KPU Kabupaten Solok Elwiza di Arosuka, Rabu, mengatakan salah satu opsi yang diusulkan hampir sama seperti mekanisme dapil pada Pemilu 2014 di mana hanya ada empat dapil dengan 35 kursi.
Wilayah dapil satu yang meliputi Kecamatan X Koto Diatas, X Koto Singkarak, dan Junjuang Siriah dengan enam kursi, dapil dua tetap dengan wilayah Kecamatan Gunung Talang, Kubung, dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dengan 11 kursi perwakilan di DPRD.
Dapil tiga dengan wilayah Kecamatan Bukit Sundi, Payung Sekaki, Lembang Jaya, Danau Kembar, dan Tigo Lurah dengan total sembilan kursi, sedangkan dapil empat dengan wilayah Kecamatan Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti, dan Pantai Cermin dengan sembilan kursi.
Usulan kedua ada sejumlah perubahan yang signifikan. Ada penambahan dapil, dari empat menjadi lima dapil dengan memecah wilayah dapil dua dan dapil empat serta jumlah alokasi kursi perwakilan di DPRD.

Dapil satu masih tetap, sedangkan dapil dua dari sebelumnya tiga kecamatan menjadi dua kecamatan, yakni IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan Kubung dengan alokasi enam kursi. Kecamatan Gunung Talang dan Danau Kembar menjadi dapil tiga dengan tujuh kursi.
Dapil empat meliputi Bukit Sundi, Lembang Jaya, Payung Sekaki, dan Tigo Lurah dengan tujuh kursi legislatif dan dapil lima meliputi Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti, dan Pantai Cermin dengan alokasi sembilan kursi.
Usulan penataan dapil dan alokasi kursi merupakan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan sebagaimana dijelaskan dalam PKPU.
“Kita hanya sebatas menata dan mengusulkan dengan berpedoman pada tujuh asas yang sudah ditetapkan, keputusannya tetap di KPU Pusat bersama pihak terkait,” katanya saat Rakor Uji Publik Draf Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Solok.
Draf usulan itu akan disampaikan kepada pihak KPU Provinsi Sumbar untuk direkap dan disampaikan kepada KPU RI.
“Rakor yang dilakukan bersama unsur parpol, ormas dan pihak terkait menjadi media dalam menyamakan persepsi jelang pesta demokrasi 2019,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − twelve =