Kreditur Bank Sumselbabel Ditahan Jaksa

Palembang, jurnalsumatra.com – Jaksa Kejari Palembang melakukan penahanan terhadap Augustinus Judianto (50), yang merupakan Komisaris sekaligus Direktur di PT Gatramas Internusa selaku pihak perusahaan tambang minyak di Kalimantan, atas penerima fasilitas kredit modal yang dikucurkan oleh Bank Sumsel Babel (BSB).

Dalam modusnya, tersangka menjaminkan agunan berupa alat bor pertambangan minyak dan dua bidang tanah yang berlokasi di Jawa Barat, diduga melakukan markup atau menaikan harga agunan yang dijaminkan dari nilai agunan yang sebenarnya.

“Jadi harga aset dinaikan atau dimarkup oleh tersangka supaya aset tersebut nilainya sesuai dengan kredit modal usaha yang dilakukan tersangka. Hingga akhirnya uang senilai Rp 15 miliar dikucurkan oleh Bank Sumsel Babel ke perusahaan tersangka,” kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumsel, Khidirman, selasa (1/10/2019)

“Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya tindak pidana korupsi. Dimana berdasarkan audit BPK terjadi kerugian negara sebesar Rp 13 milyar. Untuk tersangka baru dalam kasus ini kami masih menunggu fakta-fakta persidangan,” tambahnya.

Setelah semuanya terbukti, dikatakan Khidirman, pihaknya dalam hal ini Kejati Sumsel menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang.

 “Tersangka kita lakukan penahanan dan dititipkan ke Rutan Pakjo selama 20 hari kedepan. Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani persidangan,” ujarnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Palembang, Andi Andri Utama menambahkan, penahanan terhadap tersangka dilakukan pihaknya karena berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap.

“Jadi hari ini secara administrasi tersangka dan barang bukti diserahkan Kejati Sumsel ke Kejari Palembang, yang nantinya kami akan meneruskan berkas perkara tersebut ke pengadilan. Sedangkan untuk Tim JPU dalam persidangan nanti, terdiri dari jaksa Kejati dan jaksa Kejari Palembang. Tim JPU ini sudah terbentuk maka dari itu kami segera melimpahkan berkas tersangka ke pengadilan untuk segera disidangkan,” tukasnya

Perkara dugaan korupsi perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Kontraktual antara Bank SumselBabel dan PT GI ditetapkan dalam PK Nomor 34 tanggal 28 Mei 2014 dengan plafon kredit sebesar Rp.15.000.000.000,00. Total penarikan sebesar Rp.13.880.735.000,00 dan telah diangsur sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp.4.370.485.000,00. Sehingga, sisa pokok kredit ditambah biaya administrasi dan tunggakan bunga adalah sebesar baki debet Rp.13.089.915.658,00.

Tujuan pemberian kredit adalah untuk tambahan modal kerja proyek subkontrak dari PT RI untuk pekerjaan Aboveground Piping Shop Fabrication pada proyek pembangunan pabrik IIB di PT PS. Adapun jangka waktu perjanjian adalah selama satu tahun terhitung dari tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 28 Mei 2015.

“Penetapan tersangka kepada fihak ketiga yaitu Direksi PT GI dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp. 15 milyar harusnya di teliti lebih lanjut pada prosedur persetujuan pemberian kridit yaitu BAKI kridit dan agunan yang dijaminkan Debitur, apakah ada kesalahan penilaian kelayakan pemberian pasilitas kridit oleh analisis kridit dan persetujuan kridit oleh bagian kridit dan Direksi Bank Sumsel Babel”, ujar Feri kembali.

“ Resiko kredit dan pembiayaan terhadap simpanan (LDR) Bank Sumsel-Babel pada tahun 2017 sebesar 88,92% atau mendekati titik kritis 92% berdasarkan peraturan Bank Indonesia  ini dinyatakan oleh auditor negara di dalam LHP No. 59 tahun 2017, yang terkait dengan beberapa dokumen kredit tidak ditemukan.

Dokumen yang tidak ditemukan atau belum di serahkan saat pemeriksaan oleh auditor BPK RI itu meliputi  perjanjian Cessie antara debitur dan Bank Sumsel Babel kemudian Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh debitur telah selesai dilaksanakan dan bukti pembayaran dari Bowheer kepada debitur.

“Hal ini mengindikasikan sistem pengendalian intern belum efektif dan manajemen operasional belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia”, ujar Feri kembali.

Demikian halnya juga pada pemberian kredit Group PT MA berpotensi menjadi kredit macet dan berpotensi tak tertagih sebesar Rp145.729.299.389,41 yang disebabkan underlying perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) tidak jelas dan nilai real agunan yang dimiliki grup PT MA diduga tidak dapat mengcover sisa kewajiban pembayaran pinjaman.

Selanjutnya  juga pada pemberian fasilitas kredit ke group PT TM yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam resiko pemberian kredit sehingga berpotensi tidak tertagih sebesar Rp.44.038.403.303,14, menurut auditor negara BPK RI.

“Harusnya Bank Sumsel Babel belajar dari kasus pemberian kredit bermasalah yang terselesaikan karena debitur mampu membayar dan memberikan kelayakan jaminan yaitu pada pemberian pasilitas kridit kepada PT Campang Tiga (PT CT) milik MD”, ujar Feri selanjutnya.(***)