Kuasa Hukum HDMY Serahkan Bukti Penunjukkan Sekjen Hanura

Palembang, jurnalsumatra.com – Sidang perkara dengan nomor register 39/G/PTUN.PLG antara penggugat RM Ishak dengan tergugat KPU Sumsel kembali digelar di PTUN Palembang,  Rabu (08/08/2018). Sidang kali ini tim pengugat dan tergugat satu dan intervensi sama sama membawa obyek surat

Sidang ini dimulai pukul 10.30 WIB,  dengan Hakim Ketua Firdaus Muslim SH,  Hakim Anggota 1 Rachmadi SH dan Hakim Anggota II Sahibur Rasid SH MH serta panitera pengganti Rina Zaleha.

Kuasa Hukum Herman Deru  M Fadli mengatakan, pada sidang hari ini di PTUN ialah sekedar menyerahkan bukti surat dari kedua belah pihak yakni pihak tergugat 1 dan pihak tergugat 2. Sesuai objek perkara yang berkenaan bukti yang sempat ia baca ialah yang dihadirkan pihak tergugat adalah surat yang ditandatangani tapi pihaknya tidak mengetahui dari mana dan lembaran itu hanya berupa hasil foto yang diprint out yang dari sanalah pihaknya melihat ada tanda tangan Wasekjen.

“Mengenai terkait masalah pencalonan yang suratnya ditandatangani Wasekjen itu hanyalah surat pengantar mandat, dan surat lainnya ditanda tangani oleh Sekjen. Nanti jika kami ingin ajukan merasa keberatan akan kami ajukan dan diungkapkan dikesimpulan beserta bukti yang dikeluarkan untuk menangkis semua apa yang pihak penggugat sangkakan.

“Jika pihak penggugat bilang surat- surat kita tidak ditanda tangani oleh Sekjen itu agak keliru karena sebenarnya semua surat ditandatangani oleh Sekjen kecuali surat mandat yang ditanda tangani Wasekjen, hanya berupa surat pengantar saja yang berisi tanda tangan Wasekjen untuk mandat kepada 2 orang dari pusat yang akan mendaftar perwakilan DPP untuk hadir di KPU,” katanya.

Sementara itu,  tim kuasa hukum penggugat RM Ishak yakni Alamsyah Hanafiah mengatakan,  pada sidang hari ini pihaknya menyerahkan 9 bukti.  Yakni yang pertama adalah obyek sengketa SK KPU Nomor 1 /PL 03.3 -KPT/16/Prov/II/2018 tentang Pentepan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.  Dalam SK tersebut paslon Herman Deru dan Mawardi Yahya mendftar dengan nomor pendataran nomor 2.”Bukti kedua adalah KTP Penggugat dalam hal ini bernama RM Ishak warga Gandus,” terangnya.

 Bukti ketiga, sambung Alamsyah,  adalah RM Ishak masuk dalam DPT di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus. Dalam  pemilu ada 4 unsur yakni yang dipilih (paslon),  yang memilih,  penyelenggaranya yakni KPU dan Bawaslu.  “Karena SK pendafataran itu dikeluarkan KPU maka yang kami gugat adalah KPU Sumsel.  Tergugat intervensi menyatakan kami tidak punya legal standing,  itu jelas kami sangkal.  Karena klien kami adalah warga negara Sumsel yang memiliki hak pilih, ” terangnya.

Alamsyah menuturkan, bukti keempat adalah berita pendaftaran HDMY ke KPU di media. Kemudian  bukti kelima adalah SK DPP Hanura terkait pengambil alihan mandat dari DPD Provinsi Sumsel diambilalih oleh DPP.  Bukti ini yang paling krusial , karena Wasekjen Berny Tamara mengambil alih wewenang Ketua DPD Provinsi Hanura Sumsel.

“Wasekjen Berny Tamara  memberikan mandat ke Wasekjen Hendry Zainudin. Itu cacat hukum,  karena dalam UU DPD yang mengajukan paslon Cagub dan Cawagub. Karena dalam AD ART Partai Hanura yang benar adalah  Sekjen memberikan mandat ke Wasekjen,” bebernya.

Semestinya, lanjut Alamsyah,   KPU Sumsel harus berhati hati dengan melakukan verifikasi faktual.  Apakah diperbolehkan Wasekjen memberikan mandat kepada Wasekjen.    Namun tergugat KPU Sumsel tidak melakukan verifikasi itu.

“Bukti keenam yang kami serahkan adalah  pengembilan mandat 6 Januari 2018, yakni SK pemberhentian Mularis Nomor SKEP/55/DPP Hanura-1/2018 tertanggal 14 Januari 2018.

Selanjutnya pada bukti kedelapan,  pada tanggal 18 Desember 2017, DPP Hanura sudah menyetujui Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai Cagub dan Cawagub Sumsel.  “Itu  siapa sih DPD yang mengusulkan.  Nanti ini jadi perdebatan sengit,  siapa yang mengusulakn HDMY,  sedangkan mularis dipecat 14 Januari 2018. Nanti KPU Sumsel harus membuktikan.  DPD Partai Hanura Provinsi Sumsel itu,  siapa yang mengusulkan Herman Deru dan Mawardi Yahya,” paparnya.

Bukti kesembilan,  lanjut Alamsyah adalah surat dari Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel yang ditujukan kepada KPU Sumsel agar memperhatikan persoalan ini.

“Berdasarkan Pasal 42 ayat 4 pendaftaran Cagub dan Cawagub harus didaftarkan Ketua dan Sekretaris DPD tingkat Provinsi. Sedangkan HDMY tidak diajukan DPD Hanura tingkat Provinsi dan saat mendaftar tidak didampingi Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Provinsi Sumsel, ” pungkasnya.  (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =