Kuasa Hukum Jurnalsumatra.com Ajukan Kasasi

Palembang , jurnalsumatra.com – Kuasa Hukum PT Jurnalsumatra Teras Jaya Media selaku penerbit media siber jurnalsumatra.com Ajukan Kasasi Ke MA Gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Gugatan dengan nomor 162/Pdt.G/2019/PN Plg tertanggal 14 Agustus 2019 yang diajukan PT Jurnalsumatra Teras Jaya Media diwakili Adriyaneka Aviv Bassar yang dikuasakan kepada kuasa hukumnya M Edy Siswanto SH dan Iir Sugiarto SH, dengan tergugat I Gubernur Provinsi Sumsel dan tergugat II yaitu Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Drs Iwan Gunawan Syaputra Msi.

Sebelumnya oleh pihak Pengadilan Tinggi (PT) Palembang menguatkan putusan PN Palembang, akhirnya diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dilanjutkan ke tingkat kasasi.

Pengajuan kasasi dilakukan, Rabu (1/4/2020) melalui PN Palembang dengan Reg Nomor 22/pdt.kasasi/2020/PN Plg dan diterima oleh Sri Prih Utami SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Dan dihadiri kuasa hukum penggugat M Edy Siswanto SH dan Iir Sugiarto SH.

M Edy Siswanto SH, menilai pertimbangan hakim judipaktie baik hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi yang menilai kasus tersebut tidak melanggar hukum dinilainya tidak sesuai dengan , kewenangan hakim judipatie itu sendiri.

Hakim Pengadilan Tinggi menurutnya harusnya mengadili dan memeriksa seluruhnya mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat dan saksi. ” Itulah hakikat adanya hakim pengadilan tinggi atau banding , dia harus mengadili seluruh apa yang terjadi di PN, kita lihat putusan pengadilan tinggi tidak kesana, karena itu kita mengajukan kasasi,” katanya, Sabtu (4/4).

Menurutnya, melihat fakta persidangan ada ahli dari dewan pers, menurutnya yang namanya persoalan hukum pers itu sudah jelas bahwa undang-undang sudah mengatur soal nara sumber yang valid itu dewan pers dan dewan pers sudah memberikan keterangan dipersidangan, bahwa terkait dengan soal keberatan mengenai pemberitaan itu ada hak jawab dan hak koreksi dan bisa dilakukan dan bukan somasi.

“ Somasi itu adalah ancaman, hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang somasi itu adalah ancaman,apalagi pertimbangand dewan pers kemarin juga diabaikan hakim Pengadilan Tinggi,” kata Edy.

Menurutnya hakim seharusnya memberikan pertimbangan hukum dengan melihat fakta dari sumber hukum yaitu dari dewan pers. “Kita sudah mengajukan kasasasi ke MA dan menunggu memori kasasinya, apa yang menjadi keberatan kita di putusan PN dan PT itu akan dituangkan dalam memori kasasi,” jelas Edy.

Sebelumnya, dalam gugatannya, penggugat menjelaskan tanggal 23 Mei 2019 tergugat II dalam jabatannya mengirimkan somasi kepada penggugat perihal pemberitaan yang telah dimuat penggugat di media online Jurnalsumatera com tanggal 18 Mei 2019 dengan judul ” Gubernur Sumsel Dukung Kenaikan PBB Palembang.

Bahwa somasi yang dikirim ke penggugat berisi pernyataan keberatan tentang pemberitaan tersebut dan meminta penggugat untuk meralat berita tersebut , apabila tidak meralat dalam jangka waktu 7 hari setelah somasi diterima penggugat maka akan ditempuh jalur hukum. 27 Mei 2019.

Penggugat mengirimkan surat berisi apa yang dikatakan Gubernur benar dan sesuai fakta, namun tergugat II tidak merespon surat penggugat, dan akhirnya pengugat mensomasi tergugat I tanggal 14 Juni 2019 untuk menyatakan permohonan maaf kepada penggugat secara tertulis melalui surat kabar harian Kompas, Harian Lokal dan media online selama 7 hari berturut-turut namun tidak ada respon tergugat I “ Empat kali mediasi gagal karena, tergugat tadinya mau membuat proposal damai dimana kami sebelumnya sudah membuat proposal damai tapi saat mediasi keempat mereka tidak mau berdamai, sehingga persidangan dilanjutkan ke pembacaan gugatan hari ini, “ kata kuasa hukum penggugat M Edy Siswanto SH dan Iir Sugiarto SH usai persidangan.(udy)