Lahan PT GPI Kembali Diportal Warga

Muba, Sumsel, jurnalsumatra.com – Meski sengketa lahan antara masyarakat petani dengan PT Gutrie Peconina Iindonesia (GPI) sempat berujung bentrok dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia pada tahun 2016 lalu, namun permasalahan tak kunjung selesai, bahkan sekarang ini kembali memanas.

Menariknya lagi jika sebelum-sebelumnya lahan plasma perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit wilaya desa Gaja Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) itu sempat diportal oleh Madana cs dan H Yusuf Senen warga Sekayu. Kamis (19/7/2018) lahan PT GPI juga diportal oleh Hambali warga Kecamatan Sungai Keruh.

“Sebenarnya permasalahan ini sudah kita urus mulai tahun 2013. Namun belum ada kejelasan dari pihak perusahaan, ketika ditanya masih dalam proses pengajuan berkepanjangan. Maka saya lakukan aksi pemortalan untuk minta kejelasan, kapan mereka akan membuatkan SK. Karena disitu ada lahan saya seluas 15 hektar dan lahan warga lainnya seluas kurang-lebih 30 hektar.

Saya harap pihak perusahaan harus ada kejelasan, semuanya harus jelas. Selesaikan semua permasalahan dengan masyarakat secepat mungkin jangan sampai berlarut-larut.”Kata Hambali saat dibincangi wartawan jurnalsumatra.com melalui via hendpone Ahad (22/7/2018)

Sedangkan H Yusuf Senen berharap kepada PT GPI agar dapat menyelesaikan semua permasalahan dengan masyarakat pemilik lahan. Tidak hanya itu H Yusuf juga berharap agar pihak GPI tidak melakukan kegiatan, sebelum permasalahan selesai.

“Menurut keterangan senin akan datang pihak GPI akan menggelar rapat pertemuan dengan warga, terkait aksi pemortalan yang dilakukan warga sekarang. Kenapa tidak sekaligus kami pemilik lahan asal Sekayu dilibatkan agar semua permasalahan selesai.”Ujarnya.

Disisi lain H Yusuf menduga PT GPI menganggap SK bupati Muba No 416 tahun 2016 tidak berlaku. “Disini kita berharap kepada bupati Muba terutama penegak hukum agar mengusut persoalan ini supaya selesai, kenapa pihak perusahaan menganggap SK bupati Muba No 416 tahun 2016 tidak berlaku.

Kami sudah tidak sabar lagi dengan keadaan ini. Jadi marilah kita duduk bersama dan selesaikan persoalan ini dengan kepala dingin.  Pertama kami petani minta diclearkan dugaan SPH fiktip yang diterbitkan oleh lurah/camat. 2 usut laporan polisi oleh Madani Adenas 4x yang tidak diketahui ujung/akhirnya (diproses atau tidak diproses). 3 usut dari mana oknum pejabat mendapat kapling dan bagaimana mereka mendapatkannya. 4 perbuatan criminal oknum-oknum harus dituntut sesuai hukum yang berlaku. 5 tinjau kembali SKB. Karena SK No 0271 batal dengan sendirinya (dictum 4) dan SK No 416 tagun 2016 mengapa tidak berlaku. “Harap dia.

Sementara Humas PT GPI Ahmad Yani, saat dihubungi jurnalsumatra.com menjelaskan, kalau rapat pertemuan yang akan digelar senin mendatang belum melibatkan pihak lain. (Rafik Elyas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − nine =