Laporan Sekda OKUselatan Fiktif

Palembang, jurnalsumatra.com – FITRA Sumsel Sumsel melalui kordiatornya Nubik Hadayani kembali merilis siaran pers, kali ini temuanya dengan dasar laporan BPK RI didapati adanya laporan keuangan fiktif dari sekda OKU Selatan.

Disebutkan Tahun anggaran 2017, Pemkab. OKUSelatan melalui Sekretariat Daerah telah menganggarkan belanja sewa sebesar Rp. 5.218.056.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.175.189.515,00 atau 99,18% dari anggaran. Diantaranya digunakan untuk sewa sarana mobilitas sebesar Rp. 1.124.752.515,00 atau 21,73%.

Belanja sewa sarana mobilitas tersebut merupakan komponen dari belanja barang  dan jasa yg salah satunya dipergunakan untuk kunjungan pejabat negara dan daerah dalam rangka menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pemkab. OKUSelatan yang dikelola oleh bagian humas dan protokol Sekretariat Daerah.      

Dari hasil pengujian secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja sewa kendaraan, wawancara, dan konfirmasi kepada pemilik rental menunjukkan bahwa pertanggungjawaban belanja sewa kendaraan untuk kegiatan kunjungan kerja pejabat negara atau daerah diduga fiktif tidak sesuai kondisi yg sebenarnya yaitu sebesar Rp. 764.058.000,-. Berikut adalah perinciannya :

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah melakukan kunjungan dengan menggunakan jasa sewa/rental kendaraan untuk kegiatan kunjungan kerja pejabat negara dan daerah dengan anggaran sebesar  Rp174.967.000,00. Namun dari hasil konfirmasi yg dilakukan oleh tim pemeriksa BPK pada pemilik rental  tenyata hanya sebesar Rp.13.450.000,00. Yang berarti ada selisih sebesar  sebesar Rp161.517.000,

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban sewa kendaraan bagian humas dan protokol Sekda telah menyewa kendaraan kepada IN Rental sebesar Rp188.340.000,00. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan  klarifikasi dilapangan, menemukan adanya kejanggalan. Ternyata biaya rental hanya sebesar  Rp17.150.000,00,  dan ternyata rental IN memiliki alamat yang sama dengan AG Rental. Menurut penjelasan pemilik AG Rental bahwa pemilik IN Rental telah pindah alamat ke Provinsi Lampung dan dikabarkan telah menutup usahanya pada akhir tahun 2017.

Dokumen pertanggungjawaban sewa kendaraan menunjukkan bahwa Bagian Humas dan Protokol menyewa kendaraan kepada RI Rental sebesar Rp173.892.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja pejabat negara dan daerah. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan menunjukkan bahwa jumlah dan jenis mobil yang disewakan oleh pemilik rental kepada Bagian Humas dan Protokol hanya sebesar Rp. 12.250.000,00.

Pertanggungjawaban Bagian Humas dan Protokol untuk kegiatan kunjungan kerja pejabat negara dan daerah telah menggunakan jasa sewa/rental kendaraan AL Rental sebesar Rp.122.956.000,00. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan konfirmasi ke pemilik AL Rental menunjukkan bahwa jumlah dan jenis mobil yang disewakan oleh pemilik rental kepada bagian humas protokol ternyata hanya sebesar Rp31.500.000,00

Laporan pertanggungjawaban bagian humas dan protokol berupa sewa kendaraan pada PO Rent Car yg dipergunakan untuk kegiatan kunjungan kerja pejabat negara dan daerah sebesar Rp. 36.722.000,00. Ternyata dari hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi kepada pemilik PO Rent Car RA jumlah dan jenis mobil yang disewakan oleh pemilik rental kepada bagian humas dan protokol hanya sebesar Rp2.500.000,

Menurut laporan pertanggungjawaban bagian humas dan protokoler telah melakukan sewa kendaraan dan sewa penginapan pada CC KCJ yg dipergunakan untuk kunjungan kerja pejabat negara dan daerah sebesar Rp110.338.000,00. Dari hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi kepada pemilik CV KCJ , ternyata pemilik rental tidak pernah menyewakan kendaraan dan penginapan kepada bagian humas dan protokol seperti yang tercantum pada dokumen pertanggungjawaban.

Dari hasil uji petik dokumen pertanggungjawaban sewa kendaraan pada SU Rental menunjukkan bahwa bagian humas dan protokol telah menyewa kendaraan untuk kunjungan kerja pejabat negara dan daerah sebesar Rp. 2.193.000,00. Ternyata setelah dikonfirmasi pada staf pemilik SU Rental menunjukkan tidak terdapat kendaraan yang disewakan kepada Bagian Humas dan Protokol sesuai yang tercantum pada dokumen pertanggungjawaban.

Hal ini telah melanggar PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terutama pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Selain itu juga melanggar etika yg mengakibatkan terjadinya pemborosan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 764.058.000,00,00.. Untuk itu FITRA Sumsel merekomendasikan agar Segera memproses kelebihan pembayaran sewa kendaraan dan penginapan serta  menyetorkan ke Kas Daerah sebesar 764.058.000,-.

Kemudian Inspektorat serta pihak yg berwenang untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah.(nunik HAndaani)