Legislatif : Revolusi Hijau Bersifat Terpadu Dan Menyeluruh

    Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Panitia Khusus Raperda tentang Revolusi Hijau di provinsi tersebut berpendapat, revolusi hijau itu bersifat terpadu dan menyeluruh.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Revolusi Hijau di Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH mengemukakan pendapat itu di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut, revolusi hijau yang merupakan penanaman pohon guna pemulihan dan peningkatan kualitas ekosistem bukan cuma pada kawasan hutan dan lahan kritis.
“Tetapi revolusi hijau itu juga pada kawasan permukiman, perkotaan seperti menanam pohon di tepi jalan guna keteduhan dan keindahan lingkungan hidup,” tutur anggota Komisi II DPRD Kalsel tersebut.
Selain itu, lanjut mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut, pengertian dan pelaksanaan revolusi hijau tersebut bisa penanaman pohon yang bersifat produktif untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan daerah serta masyarakat setempat.

Oleh sebab  itu, menurut laki-laki penggemar musik irama jaz tersebut, tidak ada alasan kalau tidak mendukung revolusi hijau yang menjadi gagasan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, karena mempunyai tujuan positif dan bernilai ganda atau multi manfaat.
Mengenai pembahasan Raperda revolusi hijau itu sendiri, dia menyatakan, masih belum selesai dan menunggu perbaikan kembali dari pihak eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.
“Kita berharap bukan cuma pembahasan yang segera rampung, tetapi juga evaluasi atau fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terhadap Raperda itu cepat kita terima, sehingga bisa secepatnya pula disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” katanya.
“Karena Perda tentang Revolusi Hijau itu nanti yang menjadi payung hukum dalam gerakan penghijauan atau penanaman pohon, serta pemanfaatannya, baikb oleh pemerintah maupun masyarakat di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini,” demikian Karlie Hanafi.
Munculnya gagasan revolusi hijau dari Gubernur Kalsel tersebut, karena di provinsnya dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare (ha) terdapat kawasan hutan yang tidak berhutan 854.711 ha dan di dalamnya terdapat pula lahan kritis 640.709 ha.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 14 =